SEJAK sebulan lalu memang telah beberapa kali turun hujan. Petani di sejumlah daerah buru-buru menanam padi. Tapi kemudian hujan terhenti hingga tanaman kekurangan air.
Debit Air Terus Merangkak, Status Citarum Siaga
KAB.BEKASI, Spirit – Jelang malam hari, warga Kabupaten Bekasi dan Karawang yang bermukim dekat dengan Sungai Terpanjang di Jawa Barat, Citarum agar bersiaga. Pasalnya,
Ini List Harga BBM Pertamina Januari 2024
JAKARTA, Spirit – Pengguna Pertalite kali ini boleh menghela nafas panjang. Karena, Pertamina usai melansir harga terbaru per Januari 2024. Yang mengalami perubahan harga
Misteri Sanggabuana, 17 Orang Rombongan Patroli Tersesat
Penulis: Rio Febriana “Ini kok nyampai di Cibeureum?’ Cerita para pendaki gunung yang tersesat sudah biasa. Tapi tersesat beramai-ramai hingga 17 orang, adalah kejadian
Puluhan Hektare Sawah di Belakang UPTD Pertanian Rengasdengklok Gagal Panen
KARAWANG, Spirit – Puluhan hektare sawah di Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, gagal panen, miris, diketahui sawah-sawah tersebut berada tepat di belakang kantor Unit
Berdasarkan SE Bupati, Petugas PLN Layaknya Maling Bongkar Meter KWH Pelanggan
KARAWANG, Spirit – Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, nomor 973/7969/Bapenda, tertanggal 19 Desember 2018 yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk membayar
Satpol PP tak Bertindak, GMPI Ancam Gelar Aksi Massa dan Tegaskan 3 Business Center Tak Bisa Cuci Tangan
KARAWANG, Spirit – Sekretaris Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) DPD Karawang, Angga Dhe Raka, menegaskan bahwa manajemen 3 Business Center Karawang tidak bisa
Bahas Dugaan Alih Fungsi Gudang Jadi Produksi di 3 Business Center, DPRD Karawang Gelar RDP
KARAWANG, Spirit – DPRD Kabupaten Karawang melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang dan sejumlah
Diduga Langgar Kode Etik, Kehadiran Anggota DPRD dalam Mediasi Pilkades Payungsari Disorot Praktisi Hukum
KARAWANG, Spirit – Kehadiran anggota DPRD Kabupaten Karawang Komisi IV, Saidah Anwar, dalam agenda musyawarah dan mediasi hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Payungsari, Kecamatan
Anggota DPRD Karawang Diduga Intervensi Hasil Pilkades Payungsari
KARAWANG, Spirit – Dugaan intervensi terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, mencuat setelah kehadiran seorang anggota DPRD Karawang dari
GMPI Karawang Dorong Audit Lonjakan Anggaran Listrik Dishub Rp3,6 Miliar
KARAWANG, Spirit – LBH DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang menyoroti lonjakan anggaran belanja listrik Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2025 yang mencapai
Pernyataan Kadishub Karawang Soal PJU Dinilai Keliru, Tak Sentuh Lonjakan Anggaran Belanja Tagihan Listrik 2025
KARAWANG, Spirit – Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang di sebuah WhatsApp Group (WAG) terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) menuai kritik. Dalam pesannya, Kadishub
Anggaran Listrik Dishub Karawang Melonjak 3000%, Rp112 Juta di 2024 Jadi Rp3,6 Miliar di Akhir 2025
KARAWANG, Spirit – 3000% lonjakan anggaran belanja listrik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang menuai sorotan publik. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tercantum
DPD GMPI Ultimatum DPRD Karawang, RDP Tak Digelar Aksi Massa Bakal Digelar
KARAWANG, Spirit – DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang layangkan ultimatum keras kepada DPRD Kabupaten Karawang. Setelah hampir sebulan surat permohonan Rapat Dengar
Rosmilah Pantau Dampak Banjir Rob di Sedari, Keselamatan Warga Pesisir jadi Prioritas
KARAWANG, Spirit – Banjir rob akibat pasang air laut kembali menerjang wilayah pesisir Karawang. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI
Permohonan RDP GMPI soal Dugaan Alih Fungsi Gudang di 3 Bisnis Center tak Kunjung Ditanggapi, Ada Apa dengan DPRD Karawang ?
KARAWANG, Spirit – Sikap DPRD Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang menilai lembaga legislatif