KARAWANG, Spirit – Keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM jenis Solar Subsidi di Kecamatan Rengasdengklok mendapat perhatian dari Forum Karawang Utara Bergerak (Forum KUB). Organisasi tersebut berencana mendatangi SPBU 34.413.31 Rengasdengklok guna meminta penjelasan mengenai mekanisme penyaluran Solar Subsidi sekaligus mendorong keterbukaan informasi kepada publik.
Rencana tersebut muncul setelah sejumlah warga mengaku kerap tidak mendapatkan Solar Subsidi saat hendak melakukan pengisian bahan bakar. Di sisi lain, aktivitas pengisian Solar di SPBU tersebut tetap terlihat ramai setiap hari, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Situasi itu menimbulkan tanda tanya mengenai penyaluran Solar Subsidi, mulai dari besaran kuota yang diterima, pihak-pihak yang memperoleh manfaat subsidi, hingga kesesuaian distribusi dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Koordinator Lapangan Forum KUB, Suhendi yang akrab disapa Apih Levo Pamungkas, mengatakan pihaknya merasa perlu mencari penjelasan langsung agar keresahan masyarakat tidak terus berkembang tanpa kepastian informasi.
Menurut Apih, Solar Subsidi merupakan program yang menggunakan anggaran negara sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses distribusinya.
“Masyarakat berhak mengetahui berapa kuota Solar Subsidi yang diterima SPBU, berapa yang disalurkan setiap hari, serta siapa saja penerimanya. Jangan sampai warga Karawang yang berhak justru mengalami kesulitan untuk mendapatkannya,” ujar Apih kepada wartawan, Kamis (25/6/26).
Ia menilai transparansi data menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Pasalnya, distribusi Solar Subsidi selama ini kerap menjadi perhatian publik karena berpotensi menimbulkan persoalan terkait ketepatan sasaran maupun dugaan penyalahgunaan.
Apih menegaskan bahwa Forum KUB tidak ingin membangun asumsi tanpa dasar. Karena itu, pihaknya memilih menempuh jalur klarifikasi dengan mendatangi pihak terkait secara langsung.
“Kami tidak ingin berandai-andai atau berspekulasi. Karena itu kami akan meminta penjelasan secara langsung. Jika seluruh proses distribusi sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk tidak membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Selain itu, Forum KUB juga menyoroti aspek pengawasan distribusi Solar Subsidi di wilayah Karawang Utara. Menurut mereka, keluhan warga mengenai akses terhadap BBM bersubsidi bukanlah persoalan yang baru terjadi.
Forum KUB pun meminta agar Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta pemerintah daerah turut melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi yang berjalan, sehingga penyaluran Solar Subsidi dapat dipastikan tepat sasaran.
“Jangan sampai subsidi yang nilainya sangat besar justru sulit diakses oleh masyarakat yang berhak. Persoalan ini tidak hanya menyangkut antrean di SPBU, tetapi juga berkaitan dengan transparansi, pengawasan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” ungkap Apih.
Sebagai bentuk keseriusan, Forum KUB menyatakan siap mengajukan permohonan data dan informasi kepada instansi terkait apabila keterbukaan yang diminta tidak diperoleh. Mereka juga membuka kemungkinan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait pola distribusi Solar Subsidi di kawasan Karawang Utara.
Apih menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran Solar Subsidi berlangsung secara terbuka dan sesuai peruntukan.
“Kami ingin memastikan distribusi Solar Subsidi berjalan transparan. Setiap liter yang disalurkan berasal dari anggaran negara yang bersumber dari rakyat, sehingga harus dipastikan diterima oleh pihak yang memang berhak,” pungkasnya. (ist/red)