KARAWANG, Spirit – Penjualan genteng yang disebut sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang oleh pihak Puskesmas Tirtajaya pada Rabu (11/11/2026) menjadi perhatian. Transaksi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, termasuk kewenangan pihak puskesmas dalam melakukan penjualan aset pemerintah.
Persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama menyangkut status genteng yang dijual, asal-usul barang, nilai transaksi, pihak yang memberikan persetujuan, hingga ke mana hasil penjualannya disetorkan.
Sebab, apabila genteng tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaannya tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan keputusan internal unit pelayanan kesehatan.
Dalam ketentuan pengelolaan aset pemerintah, barang milik daerah yang sudah tidak digunakan atau tidak lagi diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan memang dapat dipindahtangankan. Namun, prosesnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada Mekanisme yang Harus Dipenuhi
Secara regulasi, pengelolaan aset daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 28 Tahun 2020.
Pasal 54 mengatur bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Sementara Pasal 60 menjelaskan bahwa penjualan aset pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan optimalisasi barang yang berlebih atau tidak digunakan, keuntungan ekonomis bagi daerah, dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Pasal 61 pada prinsipnya mengatur bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan melalui mekanisme lelang, kecuali terhadap kategori tertentu yang mendapat pengecualian sesuai ketentuan.
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang juga memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah melalui Perda Nomor 5 Tahun 2024.
Dengan demikian, penjualan genteng yang berstatus sebagai aset daerah perlu diuji berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, termasuk aturan teknis pelaksanaannya.
Puskesmas Bukan Pemilik Bebas Aset
Dalam tata kelola BMD, puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan pemerintah pada dasarnya menggunakan dan mengelola barang sesuai kewenangan yang diberikan. Status sebagai pengguna barang tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menjual aset pemerintah secara mandiri.
Karena itu, perlu dipastikan apakah genteng yang diperjualbelikan merupakan material hasil pembongkaran bangunan, barang yang sudah dihapuskan dari daftar inventaris, atau masih tercatat sebagai aset milik daerah.
Perbedaan status tersebut penting karena menentukan mekanisme administrasi yang harus ditempuh.
Apabila barang masih tercatat sebagai BMD, perlu ditelusuri apakah telah dilakukan proses penilaian, persetujuan pejabat berwenang, penetapan penjualan, serta penghapusan dari daftar barang milik daerah sesuai ketentuan.
Termasuk pula memastikan apakah penjualan dilakukan melalui lelang atau menggunakan mekanisme pengecualian yang memang diperbolehkan peraturan.
Transparansi Hasil Penjualan
Selain prosedur penjualan, aspek lain yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban hasil transaksi.
Jika genteng tersebut benar merupakan aset daerah, hasil penjualannya harus memiliki dasar administrasi dan pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak semestinya hasil penjualan aset pemerintah dikelola sebagai penerimaan pribadi ataupun digunakan tanpa dasar penganggaran dan mekanisme yang sah.
Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah genteng, harga jual, total penerimaan, identitas pembeli, serta bukti penyetoran menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tirtajaya, Ilah Nurlaelah saat dihubungi melalui layanan pesan WhatsApp sampai dengan saat ini belum memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada spiritjawabarat.com (red)