KARAWANG, Spirit

Gara-gara terindikasi ikut kampanye salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan wakil gubernur, sebanyak tujuh kepala desa di Karawang terancam dipidana penjara. UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur jelas menyebutkan kepala desa tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye.

Menurut informasi dan dokumentasi dilapangan, tujuh kepala desa itu disinyalir melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan melakukan foto bersama salah satu calon gubernur di salah satu rumah makan di Karawang.

“Kami sudah melakukan klarifikasi kepada tujuh kepala desa yang berfoto bersama dengan salah satu calon gubernur. Mereka (kades) diduga telah melanggar pasal 71 UU nomor 1 tahun 2015,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, Syarif Hidayat, Senin (12/3).

Dikatakan, pemanggilan klarifikasi ini sudah dilakukan sejak hari Sabtu sampai Senin, para kepala desa itu dipanggil secara bergiliran. Setelah selesai melakukan klarifikasi dan kajian, hasilnya akan diserahkan kepada kejaksaan negeri Karawang.

“Ancaman pidana jika terbukti keterlibatan para kades itu melanggar pasal 71 UU nomor 1 tahun 2015 adalah 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta,” katanya.

Dijelaskan, dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada pasal 68 ayat 2 hurup c sudah dijelaskan jika dalam kegiatan kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau timkampanye dilarang melibatkan kepala desa atau seutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

“Kami yakin para kepala desa itu tahu aturan itu, tapi ketika ada temuan dugaan pelanggaran ini. Maka kami akan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya mengingatkan kepada ASN dan kepala desa harus netral dalam pelaksanaan Pilgub Jawa Barat ini. “Jika terbukti maka kami akan tindak tegas semua pelanggaran dalam pelkada Jawa Barat,” pungkasnya. (bal)