JAYAKERTA, Spirit



Maraknya alih fungsi lahan di Kecamatan Jayakerta semakin tak terbendung. Ironisnya, alih fungsi lahan pesawahan tersebut diduga melanggar Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011-2031, serta Perbup Karawang No 32 tahun 2017 tentang LP2B, kuat dugaan hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kurangnya koordinasi antara OPD Karawang. Hal tersebut dikatakan Kepala SMKN 1 Jayakerta, Asep Rahmat Kahfi kepada awak media, Kamis (14/2) kemarin di kantornya.

Dirinya mengaku sejak menduduki kursi kepala SMKN 1 Jayakerta pada tahun 2017 hingga saat ini proses di bangunnya gedung sekolah di Desa Jayamakmur, hanya mengikuti proses yang tengah berjalan yang sebelumnya di lakukan oleh kepala SMKN 1 Jayakerta teedahulu.


“Pengadaan lahan sudah ada sebelum saya menjabat sebagai kepsek. Apabila lahan tersebut masuk zona Perda RTRW, bukan kami yang seharusnya mengajukan perubahan. Tentunya tugas pihak yang berkompeten dalam hal ini, diantaranya Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Selain bangunan SMKN 1 Jayakerta, menurutnya banyak sekolah lain yang telah lama berdiri namun sampai dengan saat ini belum memiliki sertifikat, ironisnya bangunan sekolah tersebut didirikan di atas lahan tekhnis atau area pesawahan produktif.

“Kalau izin mah kita sudah ada dari Dinas pertanian, sementara tentang perubahan perda tersebut saya gak tahu. Di ajukan melalui mekanisme atau tidak,” katanya.

Jika Perda tersebut belum mengalami perubahan, lanjut Asep, tentunya bukan kewenangannya. Kemungkinan terjadi, akibat tidak adanya komunikasi yang baik antar OPD Kabupaten Karawang.

Di ketahui, selain bangunan SMKN 1 Jayakerta, bangunan program demfarm corporation yang mendapat bantuan melalui pemerintah pusat juga di duga melanggar aturan perda dan perbup.

Sementara menurut kades Jayamakmur, Endang Sutisna, sebelum memulai pembangunan gedung sekolah, seharusnya pihak terkait menempuh jalan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan, yang saat ini terjadi, khususnya pembangunan gedung sekolah dan program demfarm pertanian di nilai tidak prosedural.

“Buat apa peraturan di buat kalau hanya untuk dilanggar,” cetusnya.

Di ketahui, pembangunan gudang demfarm yang menggunakan anggaran tahun 2018, hingga saat ini masih belum terselesaikan. (dar)