KARAWANG, Spirit – Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menyebut sampai bulan November
2021, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang masih mengalami defisit hingga mencapai Rp. 500 Miliar.
“Anggaran kita masih defisit, perkiraannya antara Rp. 400-500 Miliar, karena sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) belum tercapai,” ujarnya, Jumat (11/11/2021).
la menyebutkan salah satu target PAD 2021 yang belum tercapai adalah dibidang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dimana banyaknya perumahan dan industri di Kabupaten Karawang namun tidak serta merta meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kami sudah sarankan setiap tahun agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan kajian dan merubah sistem kerja, karena fakta di lapangan harus ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Karawang ini. Pasalnya, NJOP kita masih terlalu rendah,” jelas Endang.
“Pemkab harus melakukan kajian NJOP diwilayah- wilayah yang berpotensi. Seperti wilayah industri dan perumahan – perumahan”tandasnya lagi.
Padahal lanjut Endang, jika Pemkab mau fokus menggali, Rp. 700 Miliar potensi PAD pasti bisa didapatkan. la mencontohkan, NJOP Kabupaten Karawang sangat jauh jika di bandingkan dengan Peraturan Dearah (Perda) Propinsi DKI Jakarta, dimana didalamnya hanya memberikan ruang sebesar 20 persen sementara Karawang memberikan ruang mencapai hingga 1000 persen.
“Inilah mengapa potensi PAD kita ini bocor, karena belum ada keseriusan Pemkab untuk menggali dan meningkatnya,” papar Endang.
Menurutnya, Pemkab Karawang seharusnya bisa memetakan potensi- potensi pendapatan yang ada. Dan permasalahan Pemkab ini ada di sistem atau “political will”.
“Makanya pembenahan sistem, itu kuncinya. Dari mulai tingkat RT/RW sampai keatas, dimana seharusnya dibuatkan dan dikerjakan dengan sistem yang baik,” ucapnya.
“Sistemnya dibenahi ,sehingga secara otomatis meminimalisir piutang- piutang, dan meningkatkan PAD, Jangan sampai dibiarkan terus tiap tahun, bisa-bisa piutang tersebut sampai Rp. 1 Triliun” pungkasnya. (dar)
