Kadin: Berharap Pemkab Ajak Pelaku Usaha Dalam menentukan UMK

KARAWANG, Spirit



Pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang sepanjang tahun 2017, berbanding terbalik dengan jumlah karyawan yang diberhentikan oleh perusahaan di tahun 2017 silam. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Karawang nilai investasi berupa penanaman modal asing mendominasi di 2017 lalu. Melalui pembangunan 520 pabrik baru dengan nilai investasi 1,4 juta dolar Amerika.

Disaat yang bersamaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Karawang mencatat sebanyak 29.352 karyawan diberhentikan. Hal tersebut berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan. Penggunaan sistem robotik perusahaan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang dengan angka yang sangat fantastis tersebut.


Ketua Kadinda Karawang, Fadludin Damanhuri (Fadel)

Menurut ketua Kadin Karawang, Fadludin Damanhuri, dengan sistem robotik yang diterapkan beberapa perusahaan manufaktur di Karawang ini jelas akan mengikis jumlah tenaga kerja manusia. Yang berarti akan semakin banyaknya jumlah pengangguran akibat PHK.

“Perlu diketahui saat ini ada perusahaan besar dan bonafit di kawasan industri Karawang yang jumlah keseluruhan karyawannya hanya 45 orang, karyawannya sedikit karena perusahaan tersebut telah mengaplikasikan sistem robotik, kenyataan ini harus menjadi perhatian pemkab Karawang untuk membuat sebuah regulasi yang melindungi eksistensi tenaga kerja manusia,” jelasnya kepada Spirit Jawa Barat, Selasa (23/1).

Hal tersebut jelas akan menjadi permasalahan sosial yang serius di tengah masyarakat, lanjutnya. Angka 29.352 orang karyawan tersebut dengan perincian 17.477 orang karyawan berhenti bekerja dengan mengundurkan diri, 11.875 orang karyawan di PHK. Angka tersebut dianggapnya fantastik dibanding dengan masuknya investasi ke Kabupaten Karawang yang mulai menampakan pertumbuhan.

“Jelas ini permasalahan yang serius dan solusi apa yang akan pemkab karawang berikan. Jika banyaknya PHK para karyawan juga disebabkan oleh tingginya penetapan jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diketahui saat ini mencapai Rp 3,9 juta,” tegasnya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Fadel, para investor akan menghitung ulang dengan UMK yang tinggi tersebut. Tertinggi se-Indonesia bahkan tertinggi se-Asia tenggara, untuk ukuran kabupaten yang kecil seperti Karawang ini. Terbukti yang paling merasakan dampaknya adalah industri di sektor TSK (Tekstil, Sandang dan Kulit) dan sektor TSK menjadi penyumbang PHK tertinggi di tahun 2017 lalu.

“Jelas UMK tinggi menjadi salah satu penyebabnya. Kami bersama Apindo berharap, kedepan perwakilan dari pelaku usaha dilibatkan aktif dalam menentukan UMK,” pungkasnya.(dar)