KARAWANG, Spirit – Diduga dijadikan ajang bisnis Kepala Desa (Kades), warga Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, mengaku harus merogoh kocek mereka untuk menebus Sertifikat tanah milik mereka hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, sebesar Rp. 500 – Rp. 1 juta, meski Presiden Jokowi telah menegaskan untuk tidak memungut biaya apapun dalam program tersebut.
Menurut salah seorang warga Desa Bolang, Buku sertifikat hasil PTSL tahun 2019 disimpan di rumah Kades, dan bila warga ingin mendapatkan sertifikat harus membawa uang sebesar Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta.
“Lamun aya nu rek nyokot sertifikat kudu mawa duit (kalau ada yang mau ngambil sertifikat harus bawa uang) bukuna loba numpuk di imah lurah (bukunya banyak, numuk di rumah lurah) biayana lamun tanah darat perbidang 500 rebu, lamun tanah sawah sajuta (biayanya kalau tanah darat, perbidang 500 ribu, kalau tanah sawah 1 juta) uangkapnya, baru-baru ini, Kamis (16/4/2020).
Menurut pria yang mengaku seorang Kepala Dusun di Desa Bolang yang enggan disebutkan namanya, tak kurang 400 bidang tanah warga desanya yang masuk dalam PTSL tahun 2019. Dan dikatakannya, oleh BPN sertifikat hasil PTSL 2019 telah diserahkan kepada Kades, namun Kadestak tidak langsung membagikannya kepada warga.
“Dari BPN tidak langsung dibagikan kepada warga Desa Bolang, melainkan diserahkan Ke Kades, tetapi sayangnya oleh Kades malah dijadikan ajang Bisnis,” katanya.
Sementara itu sampai dengan berita dirillis belum ada keterangan dari Kades Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Sadil. Meski Spirit Jawa Barat telah menghubunginya melalui sambungan telepon. (dar)
