KARAWANG, Spirit – Pemerataan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi buruh tani di Desa Kutagandok yang disebut-sebut berdasarkan hasil pertemuan para Kepala Desa (Kades) se-kecamatan Kutawaluya, belakangan dibenarkan Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Kutawaluya, Jamaludin.

Hanya, menurut pria yang juga pejabat Kades Sampalan tersebut, pertemuan yang membahas khusus BST ini pada akhirnya menyerahkan keputusan kepada para Kades untuk melakukan atau tidak melakukan pemerataan BST buruh tani di desanya masing-masing.

“Desa Sampalan hanya memiliki 41 buruh tani penerima BST, awalnya akan dilakukan pemerataan, tapi khawatir timbulkan kegaduhan, akhirnya kami bagikan sesuai undangan pencairan. Keputusan lakukan pemerataan atau tidak dalam pertemuan yang dilakukan hari Kamis malam, ya dikembalikan lagi kepada Kades masing-masing desa,” ungkap Jamal, Rabu (22/7/2020).

Jamal pun merasa heran, dengan teknis penyaluran BST buruh tani ini, yang menurutnya terkesan dadakan dan tak ada tembusan atau pemberitahuan kepada para Kades sebelumnya.

“Data penerima itu sampai ke pihak Pemerintah Desa (Pemdes) hari Kamis sore, pencairan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu. Belum lagi kita diwajibkan melakukan verifikasi untuk penerima yang telah mendapatkan bantuan sosial lainnya,” jelas Jamal.

Sementara itu, Camat Kutawaluya, Rohman mengatakan menyayangkan pemerataan BST buruh tani di Desa Kutagandok, padahal menurutnya pihak Kecamatan Kutawaluya kerap memberikan arahan kepada para Kades agar menyampaikan setiap bantuan sosial dampak Covid-19 sesuai aturan.

“Di setiap rapat minggon kecamatan kita selalu menyampaikan agar para Kades dalam menyalurkan setiap bansos itu sesuai aturan,” pungkasnya.

Diberitakan Spirit Jawa Barat sebelumnya, dengan alasan pemerataan, sejumlah buruh tani penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, terpaksa hanya menerima uang BST sebesar Rp 200 Ribu dari yang seharusnya sebesar Rp 1 juta 800 Ribu per buruh taninya. (dar)