BEKASI, Spirit – Kontroversial pembangunan Hotel Kingstone saat ini masih berlangsung. Informasi terakhir yang didapatkan Spirit Jawa Barat ada indikasi Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi ada di belakang Hotel Kingstone alias sebagai backing. Rekomendasi yang dikeluarkan Distako jelas terpasang di lobby Hotel Kingstone yang berlokasi di kelurahan Jatirangga Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi.
Abud juga mengatakan pengoperasian Hotel Kingstone terus berjalan tanpa ada kendala. “Konsep hotel Kingstone adalah hotel transit dengan model short time, menginap atau yang ingin menginap hingga sebulan maka dipersilakan dan ini pun sudah berjalan,” ungkap Abud.
Terkait dengan razia yang dilakukan Sie Ketentraman dan Ketertiban Pamong Praja (Trantib PP) Kelurahan Jatirangga dibantah Abud dengan alibi dirinya tidak mengetahui. “Waktu razia saya kebetulan libur, jadi baru dapat laporan siang harinya. Pihak Hotel Kingstone juga sempat dipanggil Kelurahan Jatirangga namun bukan owner yang datang ke sana,” papar Abud setengah mengelak.
Hotel Kingstone yang memiliki luas tak lebih satu hektar itu lokasinya terbilang cukup tersembunyi. Posisinya tidak di pinggir jalan raya namun justru masuk ke dalam gang yang membuat luput pengawasan. Hal itu pula yang menjadi faktor diminati penghuni pasangan mesum yang bukan suami isteri.
Lurah Jatirangga Kecamatan Jati Sampurna, Namar Naris menyatakan adanya temuan saat razia di hotel beberapa pasangan seperti kontrak rumah bulanan. “Hasil razia ada juga pasangan mesum bukan suami isteri yang hidup bersama. Kita panggil mereka dan direkomendasikan untuk segera menikah sementara beberapa pasangan bisa menujukkan identitas surat nikah sehingga itu tak masalah selama benar. Dulu mereka izin untuk rumah kontrakan namun sekarang dibuat Hotel Kingstone, disinyalir belum berijin,” ujar Namar Naris.
Tupoksi Kelurahan lanjut Namar hanya otoritas pengawasan. Sementara untuk tindakan didelegasikan Satpol PP. “Pihak Pol PP yang minta semua penghuni menunjukkan identitas dan melakukan mediasi jika ada pelanggaran,” katanya. (kos)