Hibah RP 10 Miliar ke Polda Jabar, LBH Cakra Indonesia: Bupati Karawang tak Berkeadilan dan tak Rasional

KARAWANG, Spirit – Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana tak penuhi dan tak perhatikan asas keadilan, rasionalitas, tranparansi, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat Karawang dalam pemberian dana hibah sebesar RP 10 miliar kepada Polda Jabar untuk pembangunan gedung parkir tiga lantai, sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat Karawang. Hal tersebut diutarakan Riki Hermawan, SH., selaku pengurus LBH Cakra Indonesia.

Pasalnya, masih menurut Riki, persoalan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan perekonomian masyarakat merupakan contoh kewajiban Pemkab Karawang yang dianggap paling mendasar, pemberian hibah ini dianggap kurang begitu mendesak khususnya jika penerima hibah merupakan institusi yang secara fiskal lebih mampu dibandingkan Pemkab.

“Komentar dari berbagai pihak pun menyayangkan pemberian hibah tersebut yang diduga akan mengurangi alokasi anggaran yang lain. Sedangkan hari Ini masyarakat Karawang masih sangat butuh bantuan dari Pemkab di berbagai bidang, yaitu pengentasan kemiskinan, di bidang pendidikan, seperti perbaikan gedung sekolah, di bidang insfrastruktur seperti perbaikan jalan-jalan yang sudah rusak dan tidak layak, serta persoalan pengangguran di Kabupaten Karawang dan masih banyak lagi persoalan lainnya,” tutur Riki kepada spiritjawabarat.com, Jumat (10/2/23).

Riki pun menuturkan, Pemkab Karawang sah-sah saja memberikan dana hibah ke lintas instansi, akan tetapi seharusnya lebih mengetahui mana yang menjadi prioritas utama.

“Karena jika melihat persoalan lahan parkir yang tidak memadai, tidak harus jauh-jauh sampai ke Polda Jabar karena kita semua mengetahui Polres Karawang pun untuk persoalan parkir masih belum memadai, masih banyak kendaraan yang terpakir secara tidak teratur,” sindir Riki.

Riki pun berharap Pemkab Karawang memperhatikan hal tersebut agar setiap kebijakan yang dilahirkan tidak menjadi polemik di masyarakat.

“Karena hakikatnya Pemkab Karawang mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya. LBH Cakra Indonesia pun berencana akan Bersurat Kepada Presiden RI, Jokowi terkait hal tersebut,” tegasnya. (rls/dar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

RSS
Follow by Email