KARAWANG, Spirit – Menjelang aksi damai Rabu (22/4/2026), DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Karawang menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh Ketua DPC se-Kabupaten Karawang di Sekretariat DPD GMPI, Telukjambe Timur.
Rapat dipimpin Sekjen DPD GMPI Karawang, Angga Dhe Raka, dan dihadiri jajaran pengurus serta Militansi Squad. Forum ini mematangkan langkah aksi sekaligus menyikapi sejumlah isu yang berkembang di DPRD Karawang.
Angga menyoroti wacana parkir gratis di RSUD Karawang yang dinilainya tidak boleh hanya dibungkus narasi pro-rakyat. Ia menegaskan kebijakan tersebut harus dikaji dari sisi dampak fiskal dan tata kelola.
“Harus jelas berapa potensi PAD yang hilang, siapa yang menanggung, dan apa dasar kajiannya. Kalau tidak transparan, ini berpotensi jadi masalah baru,” tegasnya.
Selain itu, GMPI juga menyoroti minimnya transparansi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dinilai rawan disalahgunakan. Angga menegaskan pokir merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
GMPI mendesak DPRD membuka data pokir secara rinci, mulai dari pengusul, program, lokasi, nilai anggaran hingga pelaksana, khususnya untuk periode 2024–2026.
“Transparansi itu kewajiban. Kalau tidak ada yang disembunyikan, buka saja ke publik,” ujarnya.
Tak hanya itu, GMPI juga mendesak Kejaksaan Negeri Karawang untuk serius menindaklanjuti dugaan jual beli pokir yang mencuat. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut integritas lembaga dan potensi kerugian negara.
“Kejaksaan jangan jadi penonton. Harus berani mengusut sampai tuntas,” katanya.
GMPI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada perkembangan.
“Aksi ini adalah peringatan. Publik sedang mengawasi. Kami datang dengan tuntutan yang jelas,” pungkas Angga. (red)