KARAWANG, Spirit – Rancangan APBD Karawang 2020 menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Beberapa item yang sempat beredar di medsos seperti anggaran rehabilitasi sarana pendidikan Yayasan Darussalam Desa Kedawung Wadas yang mencapai Rp. 2.4 Miliar menjadi sorotan banyak orang.



Anggaran sebesar ini dinilai terlalu besar dari gelontoran APBD Karawang untuk sebuah yayasan pendidikan swasta di Kabupaten Karawang. Apalagi alokasi untuk rehab sarana pendidikan serupa seperti untuk Yayasan Pendidikan Nihayatul Amal Assodikin cuma Rp. 200 juta.

Dianggap tak masuk akal jika angka Rp. 2,4 Miliar untuk sarana pendidikan di Desa Kedawung, Kecamatan Wadas sehingga banyak yang mempertanyakan.

“Emang pesantrennya sebesar Pesantren Gontor sampai 2,4 M? kelas APBD Karawang fantastis sekali,” ujar Dona Romadona, dari KAHMI Karawang.

Dona juga menjelaskan, yang ironis anggaran kepemudaan untuk KNPI di APBD 2020 ini justru mengalami pemangkasan.

“Ada apa ini, Pemkab seperti ‘meremehkan’ pemuda Karawang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin mengatakan beberapa item yang sempat beredar di media sosial, seperti anggaran rehabilitasi sarana pendidikan Yayasan Darussalam Desa Kedawung Wadas yang mencapai Rp. 2.4 Miliar menurutnya masih berupa rancangan yang akan dibahas dalam KUA PPAS dan masih bisa dirubah.

“Itu pun apabila masukan dari DPRD didengar,” katanya kepada Spirit Jawa Barat, Rabu (6/11/2019) malam.


Dilain sisi ia juga menyoroti postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2020, yang lebih mengutamakan pembangunan Air Mancur di jalan Interchange Karawang Barat dibanding membangun jalan-jalan di pelosok Karawang, yang menurutnya masih amburadul seperti jalan di Kedung Soga Kecamatan Cilebar yang juga sempat viral di media sosial.

“Katanya Karawang mandiri, maju, adil dan makmur. Sekda sebagai ketua tim TAPD, seharusnya lebih mengerti mana yang harus diprioritaskan,” tegasnya.

Masih menurutnya, menjadi hal yang mustahil apabila Sekda Karawang tidak memahami amanah RPJMD.

“Atau memang tidak paham, gak mungkin Sekda tidak mengetahui perencanaan di Dinas PUPR,” kata pria yang akrab disapa Asep Ibe itu.

Selain hal itu, ia pun menyoroti anggaran Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang dianggapnya terlalu besar dan diprediksinya akan sia-sia.

“Percuma promosi dengan anggaran seabreg, sampai dengan Rp.1,5 Miliar, kalau destinasi wisata Kabupaten Karawang tak nyaman untuk dikunjungi. Masa sekda dan Bappeda tidak tahu. Hanya menghambur-hambur anggaran. Dikritisi terus, tapi tetap dimunculkan tanpa ada perubahan untuk reposisi,” tutupnya. (dar)