KARAWANG, Spirit – Pasca viralnya video sidak yang dilakukan kepala Disnakertrans Karawang dan perwakilan DPRD, ihwal perekrutan tenaga kerja oleh salah satu perusahaan ternama di Karawang pada senin 16 September 2016.



Sidak tersebut dilakukan di rumah sakit lira medika, dan ditemukan 3 armada bus yang membawa calon tenaga kerja dari luar Karawang yang akan melakukan tes MCU (Medical Cek Up). Sidak dilakukan karena menganggap perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Karawang no 1 tahun 2011.

Hal tersebut pun mengundang Direktur Eksekutif Cakra Institute, Dede Nurdin. SH., angkat bicara, menurutnya Perda tersebut adalah Perda rasis yang bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, selain itu Perda tersebut menurutnya sudah tidak berlaku lagi, dan menjadi salah satu dari Perda yg dicabut Kemendagri saat itu. Hal tersebut senada dengan pernyataan Sekda Jawa Barat pada 25 Juli 2016 lampau, sebagaimana yang pernah dimuat dalam situs berita tempo.co yang menyatakan bahwa Perda Karawang no 1 tahun 2011 dan Perbub karawang no 8 tahun 2016 tidak berlaku lagi atau dibatalkan.

“Berdasarkan undang-undang dasar 1945, pasal 27 ayat 2, ‘bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ jadi jelas Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan bertentangan dengan undang-undang HAM,” papar Dede Nurdin, Kepada Spirit Jawa Barat, Senin (16/9/2019) malam.

Menurut Dede, jika Disnakertrans Karawang bersikukuh bahwa Perda tersebut masih berlaku, maka ia pun mempertanyakan, selama ini apakah Dinas memiliki data resmi perusahaan yang menerapkan Perda tersebut.

“Perusahaan mana saja yang menerapkan kuota 60/40 dan perusahaan mana saja yang masih kekurangan orang lokal Karawang,” ungkapnya.

Solusi jika bersikukuh menggunakan kuota 60/40 dalam membuat perda atau kebijakan karena mengganggap adanya kesenjangan sosial masalah tenaga kerja antara warga lokal dan pendatang, lanjut Dede, maka Pemkab Karawang harus membuat tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif ini haruslah bersifat sementara waktu. dan apabila sudah terjadi kesetaraan maka kebijakan tersebut tidak perlu diberlakukan lagi. karena apabila terus dilakukan maka akan menjadi kebijakan yang bersifat diskriminatif.

“Kami berharap ajang sidak ini bukan hanya pencitraan dalam suasana HUT Karawang, dan perda 1 tahun 2011 bukan dipakai sebagai tameng dan alat pukul dibalik ketidakmampuan Pemkab Karawang mengembangkan SDM, sarana dan prasarananya,” sindirnya.

Dede pun menambahkan, untuk menguji keseriusan pemerintah untuk mengendalikan pengangguran di Kabupaten Karawang, kenapa pemda tutup mata dalam pembangunan BLK di setiap kecamatan tidak di realisasi.

“Sementra rencana tersebut telah masuk di dalam RPJMD serta visi misi Bupati Karawang Celika-Jimmy 2015 – 2020,” pungkas Dede. (rls/dar)