Kabag Perekonomian Belum Beri Tanggapan

KARAWANG, Spirit – Menyusul adanya pengakuan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten Karawang, Kiki Saubari terhadap larangan beredarnya SK Perpanjangan Dirut PDAM Tirta Tarum, Yogie Patriana Alsyah, Kabag Perekonomian, Herry terkesan selalu menghindar untuk dimintai konfirmasi.
Terhitung dua kali Spirit Jawa Barat mendatangi kantor tempat Herry bekerja di Gedung Asda II Kabupaten Karawang, namun ia tidak sedang ada di tempat.
Hanya saja, ketika dihubungi lewat sambungan telepon seluler, Herry hanya menjawab singkat, kalau sedang dinas luar. “Bapak biasanya kalau siang suka ke sini, tapi tidak tahu sekarang belum ada kesini. Sudah dihubungi juga tidak ada jawaban,” kata Yazid, salah seorang pegawai di bagian perekonomian Setkab Karawang, Senin (30/5).
Sementara itu, beberapa waktu lalu Dirut PDAM Tirta Tarum, Yogie Patriana Alsyah, saat bertemu dengan Spirit Jawa Barat di PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, mengklaim ia masih resmi menjabat sebagai Dirut perusahaan plat merah tersebut.
“Lu dapet bahan dari mana ? Jangan percaya sama orang yang mau menjatuhkan saya,” ujarnya sambil menuduh Spirit Jawa Barat mendapatkan bahan pemberitaan dari salah satu direksi di PDAM Tirta Tarum.
Diketahui, Kabag Hukum Setkab Karawang, Kiki Saubari mengungkapkan jika ia diamanati oleh Kabag Perekonomian, Herry untuk menyembunyikan atau tidak mempublikasi SK perpanjangan masa jabatan Dirut PDAM.
“Saya diamanati sama Kabag Perekonomian, Pak Heri untuk tidak mengeluarkan. Kalaupun ada yang membutuhkan, diminta untuk ke dia (Heri, red). Jadi saya nggak bisa mengeluarkan, karena sudah menerima amanat dari kabag perekonomian,” ungkapnya.
Hal ini tentunya sangat ironis. Mengingat, Herri juga merupakan salah satu Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum yang seharusnya memberikan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen PDAM. Aapalgi, dalam laporan hasil kajian BPKP Wilayah Provinsi Jawa Barat, proyek uprating/peningkatan kapasitas dan optimalisasi IPA di PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe dinilai tidak beres. (mhs,fat)