KARAWANG, Spirit – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 67 desa pada 22 November 2026, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Sri Rahayu Agustina, turun langsung menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Aula Kecamatan Pedes, Kamis (21/8/26).
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades di Dapil II dan III Karawang berjalan transparan, tertib, dan bebas konflik. Agenda tersebut turut dihadiri Kadis DPMD Karawang M. Syaefuloh, jajaran camat, hingga perangkat desa setempat.
Fakta dan Catatan Krusial Menjelang Pilkades 2026
- Tren Calon Minim: Berbeda dari gelaran sebelumnya yang bisa menyedot 5 hingga 7 kandidat, Pilkades kali ini didominasi petahana dengan jumlah pendaftar rata-rata hanya 1-2 calon per desa.
- TPS Harus Luas: Evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya menunjukkan lokasi TPS yang terlalu sempit. Sri Rahayu meminta pemetaan TPS disesuaikan dengan kapasitas pemilih agar tidak berdesakan.
- Integrasi Digital: Panitia Pilkades diminta siap mengadopsi mekanisme Pilkades digital sekaligus gencar melakukan sosialisasi cara memilih kepada masyarakat.
- Validasi Data Pemilih: Penetapan DPT harus konsisten dari awal. Jangan sampai ada perbedaan data hak pilih antara panitia dan para calon yang memicu sengketa.
Tegas dan Paham Digital
Sri Rahayu meminta pihak penyelenggara di tingkat bawah bergerak cepat dan profesional tanpa menyisakan celah kelalaian teknis.
”Panitia 11 nanti harus tegas, cerdas, dan paham tentang digital. Mengenai hak pilih, mulai dari sekarang jumlahnya harus pasti. Jangan sampai antarcalon memegang data yang berbeda-beda karena itu berpotensi jadi masalah,” tegas Sri Rahayu. (red)