KARAWANG, Spirit – Video berdurasi 1 menit 33 detik berisi keluhan warga terkait pelayanan kesehatan di RSUD Jatisari viral di sejumlah grup WhatsApp dan memicu sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Junaedi, menegaskan pihaknya akan segera meminta klarifikasi sekaligus melakukan investigasi terhadap manajemen RSUD Jatisari.
Menurut Asep, Komisi IV sejak lama terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit, khususnya fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Ia menegaskan, rumah sakit plat merah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan karena operasionalnya didukung anggaran daerah melalui APBD.
“Sejak dulu kami sudah mengingatkan bahwa pelayanan harus menjadi prioritas utama, apa pun kondisi yang dihadapi rumah sakit,” ujar Asep, Jumat (17/4/26).
Ia menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele, terlebih ketika keluhan masyarakat sudah mencuat ke ruang publik dan menjadi perhatian luas.
“Kami akan minta penjelasan langsung dan menelusuri penyebabnya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Sorotan terhadap pelayanan RSUD Jatisari ini muncul di tengah program layanan kesehatan gratis berbasis KTP yang tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, sebelumnya menyatakan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan meski belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Program berobat gratis tersebut telah berjalan sejak 2024 dan dirancang menyerupai sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan cakupan layanan mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit.
“Cukup dengan KTP Karawang, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan,” ujar Aep dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (13/4/26).
Untuk menopang program tersebut, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 miliar pada tahun 2026.
Saat ini, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Karawang disebut telah mencapai 98 persen. (adv/red)