30 Tahun Sulit Dapati Pasokan Air, Petani Sindangsari Ngadu Ke Ketua DPRD Karawang

KARAWANG,Spirit – Sejumlah petani dari Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya datangi DPRD Karawang, kepada ketua DPRD Karawang mereka mengadukan kondisi pertanian diwilayahnya.

Sedikitnya 200 hektar sawah di Kampung Borontok, Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, kesulitan mendapat pasokan air akibat saluran irigasi mengalami pendangkalan. Agar petak sawah terairi, petani harus menggunakan mesin pompa air. Kondisi itu telah terjadi sejak 30 tahun terakhir.

Akibat saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, petani harus mengeluarkan biaya tanam lebih besar sebab harus mengoperasikan mesin pompa sedot air. Jika biasanya modal tanam itu Rp 10 juta untuk satu hektar, para petani di Kampung Borontok harus mengeluarkan biaya tanam sebesar Rp 15 juta perhektar.

“Yang lima juta dipakai untuk sewa mesin pompa air dan beli bahan bakar minyak. Sedot air itu dilakukan lima sampai enam kali, selama proses tanam sampai panen. Biayanya Rp 5 juta, dan total biaya tanam nyampe Rp 15 juta,” tutur Ujang, petani di Kampung Borontok Barat, RT 05/01, Desa Sindang Sari, Kutawaluya.

Para petani meminta Pemkab Karawang melakukan normalisasi saluran irigasi di Babakan Ama. Dikatakan Sartawi, petani di Kampung Borontok Barat RT 03/01, kedalaman lumpur di saluran irigasi sampai sepaha orang dewasa. Lumpur tersebut harus diangkat agar pendistribusian air dapat mengalir normal. Pendangkalan saluran irigasi telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun. Petani mengaku hasil panen mengahasilkan laba yang sedikit lantaran biaya tanam sangat mahal akibat menggunakan mesin pompa sedot air.

“Sudah kami sampaikan ke pihak Gapoktan, kemudian BPD, ke Pemerintah Desa Sindangsari, sampai ke pihak UPTD Pertanian Kutawaluya. Namun sampai saat ini belum ada realisasi atas pemintaan kami normalisasi pengerukan,” tutur Sartawi.

Sementara itu Ketua Serikat Petani Karawang (Setakar) Deden Sofyan mengajak puluhan petani datang ke Kantor DPRD Karawang, Jumat (21/7). Para petani lalu menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua DPRD Karawang, Budianto, dan beberapa anggota dewan lainnya, Pipik dan Jajang. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas PUPR Karawang, Napis.

“Persoalan ini bersifat darurat dan harus segera direalisasikan. Kita meminta alat berat segera diturunkan untuk menormalisasi saluran pengairan disana. Jangan ditunda-tunda, karena berpengaruh pada musim tanam yang harus dilakukan serentak untuk meminimalisir serangan hama. Jika ada perbedaan musim tanam, maka tanaman yang telat ditanam sangat rentan diserang hama,” kata Deden.

Sementara itu, ketua DPRD Karawang, Budianto kemudian mendesak Dinas PUPR Karawang segera menurunkan tim survey agar kemudian segera mengambil solusi. “Hari ini, selepas sholat jumat, saya minta tim survey harus turun kesana,” tutur Budianto.

Anggota dewan lainnya, Pipik mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja UPTD Pertanian Kutawaluya yang kurang tanggap menghadapi persoalan tersebut. Pipik mengaku akan mengawal persoalan tersebut, dan memastikan dalam 10 hari kedepan, persoalan kesulitan air akibat pendangkalan irigasi segera teratasi. (rls/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

RSS
Follow by Email