Salah satu kantor UPTD Pendidikan diwilayah Kabupaten Karawang yang bakal dibubarkan

KARAWANG, Spirit

Eksistensi UPTD Pendidikan Sekolah Dasar akhir-akhir ini sedang menjadi isu yang cukup ramai diperbincangkan. Lembaga yang menjadi kepanjangan dari Dinas Pendidikan tersebut terancam bakal dibubarkan setelah dikeluarkannya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, peraturan itu dikeluarkan sebagai pengejawantahan dari Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PP No 18 Tahun 2016 tersebut diatur secara terperinci sejumlah organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Pasal 5 ayat 2 untuk tingkat kabupaten/ kota jenis perangkat daerah terdiri dari: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.

Pendidikan yang termasuk urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada PP tersebut tidak mengakomodir keberadaan UPTD yang berkedudukan di tingkat kecamatan, PP ini hanya mengenal dua jenis perangkat pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan seperti yang tertuang dalam Pasal 42 yang berbunyi: (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota, (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Tidak diakomodirnya lembaga setingkat UPTD Pendidikan Dasar dipertegas dalam bagian kedua dari PP yang mengatur tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 83 ayat 3 diterangkan, susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Meski PP tersebut dikeluarkan dengan berbagai kajian akademis yang komperhensif tetapi pada tataran implementasinya hal itu tentu tidak akan mudah untuk dilaksanakan, apalagi wacana pembubaran UPTD Pendidikan Dasar akan berdampak pada berbagai persoalan mendasar, dimana penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tugas dan fungsinya sudah dijalankan oleh UPTD yang berkedudukan ditingkat kecamatan.

Sebagai turunan dari UU No 23 tahun tahun 2016, PP No 18 tahun 2016 segera diberlakukan, pemberlakuan secara efektif akan dilakukan pada bulan Januari 2018. Hal ini tentu mengundang persoalan bagi para pegawai yang ada dilingkungan UPTD, salah satu yang paling akan berdampak adalah UPTD Pendidikan Dasar.

Menurut salah satu Kasubag TU UPTD Pendidikan yang ada dikarawang, Mashuri, menyampaikan, hasil pembahasan rekomendasi Gubernur Jawa Barat diaula Bapeda yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) pada tanggal 11 Januari 2018 kemarin, bahwa UPTD Pendidikan yang ada di 30 kecamatan terdiri dari eselon 4a dan 4b dibubarkan.

” Resmi dibubarkan. Tidak masuk kedalam ranah jabatan struktural, untuk selanjutnya menjadi pungsional,” ungkapnya kepada Spirit Jawa Barat, Jumat (12/1).

Kata Mashuri, selanjutnya akan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) yang dijabat oleh mantan para Kepala UPTD Pendidikan SD. Lanjut Mashuri, Tupoksi Korwilbidik pada esensinya sama dengan Uptd, malahan lebih spesifik dan luas, dan kemungkinan bisa berkoordinasi dengan SMA/K, serta dapat mengevaluasi setiap jenis kebijakan yang dilaksanakan diwilayah kerjanya untuk disampaikan kepada pimpinan.

“Pelantikannya harus beres di bulan Januari sekarang. Yang ditetapkan berdasar Peraturan Bupati (Perbub). Apabila Pemda membentuk Uptd di luar rekomendasi Gubernur maka dinyatakan tidak syah keberadaannya,”. ujar Mashuri.

Sebagai bentuk apresiasi Pemda Karawang, tambah Mashuri, dalam hal ini bahwa Koordinator Wilayah akan disetarakan dengan eselon 4a. Sedangkan status kepegawaian untuk menjadi fungsional khusus berdasarkan aturan.

“Bila dari guru dari struktural lalu ke fungsional lagi maksimal usia 51 tahun. Dari Penilik maksimal 54 tahun. Dari Pengawas maksimal 55 tahun. Dan sementara ini para mantan Uptd yang memegang kordinator wilayah masuk dulu menjadi fungsional umum sambil penyesuain aturan,” pungkasnya. (wan)