KARAWANG, Spirit – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri curiga aksi penolakan relokasi Pasar Rengasdengklok ditunggangi oleh oknum pengurus partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Tim Aparat Gabungan saat akan menertibkan dan merelokasi para pedagang pasar lama Rengasdengklok kembali gagal, Rabu (7/12/22) siang.
Pasalnya, para pedagang yang didampingi LSM GMBI kembali melakukan penolakan saat para pedagang akan ditertibkan dan direlokasi ke Pasar Proklamasi Rengasdengklok.
Pantauan di lokasi Pasar Lama Rengasdengklok, aksi penolakan dari para pedagang yang didampingi LSM GMBI menghadang tim aparat gabungan beserta unsur Muspida yang hendak menuju pasar lama Rengasdengklok dengan cara memblokade jalan, membakar ban bahkan sampai aksi lempar batu, botol, kayu serta menyalakan petasan yang diarahkan ke rombongan Tim Aparat Gabungan dan Unsur Muspida.
Menurut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, bahwa kedatangan Pemerintah Kabupaten Karawang bersama aparat gabungan menagih janji atau komitmen dari para pedagang saat beberapa waktu yang lalu mendatangi Pasar Proklamasi Rengasdengklok, meminta pemerintah Kabupaten Karawang untuk memfasilitasi para pedagang membangunkan auning di pasar Proklamasi Rengasdengklok.
“Kedatangan kita ke sana untuk melaksanakan komitmen kesepakatan antara kami, Pak Dandim, Pak Kapolres bersama jajarannya, Disperindag dan para pedagang ketika di pasar baru waktu itu, kesepakatannya adalah menyiapkan auning untuk para pedagang kaki lima itu, ya kita sudah siapkan, terus kita kesana memang bawa pasukan mau nanya komitmen kesepakatannya tapi kan di hadang, dengan dilempar batu, botol, petasan kembang api,” kata Acep Jamhuri, Rabu (07/12/2022), sore.
Masih dikatakan Acep Jamhuri, dirinya menduga para pedagang pasar lama Rengasdengklok kembali menolak untuk ditertibkan dan direlokasi itu ditunggangi politik oleh salah satu partai dan oknum organisasi masyarakat.
Meski begitu pemerintah akan tetap melaksanakan penertiban dan merelokasi para pedagang serta membangun ruang terbuka hijau sesuai denga regulasi.
“Niat kita bukan untuk perang hanya akan menagih janji atau komitmen mereka (para pedagang), hanya saja mereka katanya difasilitasi oleh salah satu partai, katanya mereka kemarin hearing dengan Dewan, tapi kan Ketua Dewan juga belum memutuskan, mungkin ini mah salah paham ya, kita juga akan tetap karena itu kan regulasinya untuk ruang terbuka hijau, kita juga sayang kepada masyarakat atau para pedagang,” ujarnya.
Sementara itu, Susi bersama temannya pedagang pasar lama Rengasdengklok saat dikonfirmasi awak media di lapak tempat dirinya berjualan mengungkapkan bahwa sejumlah pedagang menolak relokasi karena harga kios di Pasar Proklamasi Rengasdengklok terlalu mahal.
“Disana sudah rapih terus katanya harganya tidak mahal tapi ternyata harganya mahal, kita nggak sanggup pedagang apalagi buat ngutang,” ungkapnya.
Selain itu, mereka juga menambahkan menginginkan harga kios di pasar proklamasi bisa menyesuaikan dengan pendapatan para pedagang.
“Ya saya disini jualan kaya sayur asem macam-macam, saya juga belum booking, ya kita keberatannya masalah harga aja sih yang terlalu mahal, kita nggak sanggup, kalau bisa sih harganya menyesuaikan atau digratiskan dulu kira-kira udah nyaman baru kan enakeun,” pungkasnya. (ist/red)