KARAWANG, Spirit – Semenjak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Karawang pun menerapkan PSBB tersebut sesuai pertimbangan Bupati Karawang.

Membuat Bupati Karawang pun mengeluarkan kebijakan dengan mengadakan dapur umum. Hal ini yang menjadi polemik di masyarakat Karawang, bahkan nasional berkaitan dengan distribusi beras dari bulog.

Seperti dilansir Alexanews.id, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina menjelaskan terkait adanya permasalahan dengan pendistribusian beras dari Bulog yang berbau dan terdapat kutu.

Ia menjelaskan bahwa beras yang didistribusikan kecamatan dan desa-desa bukanlah dari anggaran reposisi untuk Covid-19, melainkan dari cadangan pemerintah daerah (Pemda) yang lini sektornya ada di Dinas Pangan.

“Kabupaten Karawang, melalui dinas pangan yang terbentuk 2015, sebelumnya 2014 itu sudah menitipkan beras di bulog dari tahun 2014 sampai 2019. Yang didistribusikan adalah beras tahun 2019 yang ada di bulog,” ujar Sri.

Beliau pun menjelaskan bahwa beras yang berbau dan ada kutunya sudah ditarik kembali oleh Kepala Dinas Pangan dan diganti dengan beras yang bagus.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengklarifikasi terkait permasalahan yang sedang ramai tersebut. Menurutnya di gudang Bulog terdapat ratusan ton karung beras yang ditumpuk. Sehingga membuat kualitas beras menurun serta luput dari pemeriksaan.

“Tentang beras bulog, saya klarifikasi ya biar jelas. Ketika pertama kali ada laporan beras berkutu, langsung dilakukan penggantian dengan beras lain yang bagus. Kita juga tidak mau memberi yang jelek. Saya mohon maaf atas ketidakcermatan itu, saya juga langsung menerjunkan camat untuk memeriksa beras bulog ini sebelum dibagikan kepada masyrakat,” ujarnya. (ist/red)