KARAWANG, Spirit – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama Camat Kecamatan Cilebar, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, kunjungi lokasi abrasi disepanjang wilayah Pantai Utara Karawang.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mengatakan, kedatangannya beserta rombongan anggota Komisi III untuk melihat langsung kondisi abrasi yang terjadi di sepanjang pantai di wilayah Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, dan Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes.
Dimana menurutnya, di tiga wilayah ini, kondisi pemukiman nyaris habis, karena abrasi naik sampai ke bibir -bibir pantai dan menggerus sampai ke jalan- jalan. Terlebih lagi, lanjutnya, bulan Mei dan Juni ini, adalah bulan dimana air laut pasang yang berpotensi terjadinya banjir Rob.
“Kami, Komisi III berharap ada keseriusan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” kata Endang, kepada awak media, Kamis (2/5/2022).
Lebih lanjut Endang mengungkapkan pihaknya memahami kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang belum mencukupi untuk membiayai perbaikan dampak dari abrasi ini. Sehingga diperlukannya peran aktif dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Karawang agar dapat berkoordinasi intens dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Propinsi Jawa Barat untuk duduk bersama mencari solusi terkait abrasi ini.
“Abrasi dan Rob di Kabupaten Karawang ini terjadi setiap tahunnya, dimana dikhawatirkan akan membuat dusun-dusun pemukiman warga di sepanjang pantai hilang dan hanya tinggal sejarah. Karenanya, peran aktif Dinas PUPR sangat kita harapkan,” ungkapnya lagi.
“Sambil menunggu anggaran, langkah sementara yang bisa dilakukan Pemkab Karawang adalah membangun batu-batu pemecah ombak (tiang pancang), tanggul penahan Rob dan juga membuat hutan pantai dengan penanaman pohon di sepanjang pantai seperti mangrove dan bakau,” ujar politisi Partai Gerindra ini menyarankan.
Senada, Pipik Taufik Ismail, Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Daerah Pemilihan (Dapil) II, mengaku sangat prihatin melihat kondisi wilayah sepanjang pesisir pantai di Karawang saat ini. Di mana ribuan hektar tambak dan lahan pertanian kondisinya sudah menghilang tertutup abrasi dan rob (luapan air laut yang lebih tinggi dari bibir pantai).
“Kita melihat langsung di lokasi dan memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di mana ribuan hektar lahan pertanian dan pertambakan saat ini kondisinya sudah hilang,” ucapnya.
Oleh karena itu, Pipik menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus segera mencari solusi sementara, yaitu dengan membuat tiang pacangan atau pemecah ombak dan tanggul penahan rob.
“Di mana ini merupakan solusi alternatif, sambil menunggu anggaran, sehingga baik pemukiman warga, tambak dan lahan pertanian tidak habis terkikis abrasi,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus segera menyelesaikan,” tegasnya lagi.
Kembali Pipik mengungkapkan, Komisi III DPRD terus bekerja keras agar Pemerintah Daerah memperhatikan wilayah Karawang bagian utara. Yang selama ini, menurutnya, Baik infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakatnya kurang diperhatikan.
“Kami terus bekerja keras, karena kami merasa Karawang Utara memang kurang diperhatikan pembangunannya dan kesejahteraannya. Contoh di Kecamatan Cilebar sendiri masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan. Saya berharap di 2022 akhir ini, ada solusi awal, dimana tahun 2023 mendatang semua sudah bisa terselesaikan” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Nurlaela Saripin, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang Dapil III, menuturkan kekecewaannya, karena sampai di tahun 2022 ini, wilayah Karawang Utara khususnya wilayah pesisir, tetap tidak masuk dalam prioritas anggaran.
“Untuk wilayah pesisir ini, saya sudah sangat gembira ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memprioritaskan pembangunan di dapil- dapil wilayah pesisir. Namun tetapi ketika kita melihat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karawang kemarin justru malah masih sama saja, tidak ada yang diprioritaskan,” sesalnya.
Padahal, lanjut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, banyak potensi yang luar biasa di wilayah pesisir ini.
“Wilayah pesisir Karawang ini memiliki banyak potensi luar biasa, dari mulai pertanian, pariwisata sampai pertambakan. Pertanyaannya ?, sampai kapan mau dibiarkan begitu saja,” ujar Nurlaela. (ist/red)