KARAWANG, Spirit – Bahas pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menyebut Kementerian Agama adalah “hadiah khusus” dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Nahdhatul Ulama (NU) atas jasanya dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta.

Saat ditemui spiritjawabarat.com di teras halaman Pondok Pesantren Bani Ali Kecamatan Rengasdengklok, Ketua Departemen Agama dan Akhlak BPP Ormas Oi periode 2021-2025, Emay Ahmad Maehi mengatakan secara spesifik adalah fakta historis memang seperti itu. Ia pun membenarkan bahwa peran NU sangat besar dalam menentukan dasar negara Pancasila.

“Kendati Soekarno adalah penggagas awal, tetapi juga bukan penentu tunggal butir Pancasila yang akhirnya menjadi konsesus kesepakatan ideologi bangsa,” jelas Kang Emay biasa akrab dipanggil, Senin 2(25/10/21).

Lebih jauh Kang Emay menuturkan, kesan lisan Kiyai Maskur, komandan pasukan Sabilillah yang ikut serta dalam diskusi pada akhir Mei tahun 1945 antara Soekarno, Kiyai Wahid Hasyim, Kiyai Masykur dan Kiyai Kahar Muzakkir dari Partai Islam Indonesia berasal dari Jogjakarta di rumahnya Mohamad Yamin. Kita ingin dasar Islam tetapi kalau dasar islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah?, rumusan-rumusan Pancasila secara agresif di sampaikan oleh Bung Karno. Lantas Bung Karno katakan: Mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau!  (Kiyai Masykur ketawa imitasi Bung Karno) Awas! Ini kita ambil musamahnya, isimnya kita tinggalkan.

“Ini sebenarnya membuktikan bahwa PII, Muhamadiyah, PNI dan NU mendapatkan kata sepakat untuk membangun Indonesia pasca kemerdekaan,” tegas pria yang juga menjabat ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Karawang.

Masih menurut Kang Emay, memang benar pengangkatan Fakih Usman pada tahun 1952 dari kaum modernis menuai kritik tajam dari kelompok tradisionalis. Setelah sebelumnya ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1947 Wahid Hasyim mendapatkan kesulitan dalam mengurusi Departemen Agama karena minimnya kader Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1953 setelah Kabinet Ali Sostroamidjojo NU kan kembali memimpin kementrian Agama.

“Artinya Gus Yaqut sebagai Menteri Agama yang memang dikenal sebagai Ketua GP Ansor barisan muda NU, memutar kembali catatan sejarah yang lama tertimbun dinamika politik Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang ini,” kata Kang Emay.

“Saya tidak melihat pernyataan yang heboh apalagi menuai kontroversial. Beriringan dengan Roda Politik NU yang terus berkembang mengikuti waktu dan kebutuhan umatnya. kehadiran NU di kancah politik bukan barang baru. Baik sebagai kumpulan massa pemilih mengambang (Floating Mass) atau menjadi Partai Politik yang berdiri sendiri karena pernah terlibat secara langsung kendati menghadapi kegetiran. Atau sekarang ini, yang menyiapkan matras Politik kendati menyaksikan dari kejauhan secara kelembagaan,” imbuh Kang Emay menutup di sela-sela kesibukannya menerima beberapa rekan yang menemuinya. (ist/dar)