KARAWANG, Spirit
Wakil Ketua Komisi C DPRD Karawang, Dedi Rustandi menilai persoalan PT Jatisari Lestari Makmur (PT JLM) dengan Pemkab Karawang, sudah sama-sama menempuh kebijakan yang ada dan tinggal menempuh jalan terbaik dari kesepakatan yang harus sama-sama dijalankan.
“Polemik PT JLM ini jangan sampai jadi bola panas yang menjadi konsumsi publik yang liar, sehingga menimbulkan wacana yang tidak-tidak hingga pihak lain yang tidak tahu persoalannya seperti apa, kemudian seolah-olah mendorong dan memahami tujuannya apa, kita sangat paham, sehingga tidak manfaatkan untuk hal-hal yang kita ketahui,” ungkap Dedi Rustandi kepada Spirit Jawa Barat, Selasa (7/11).
Disinggung terkait belum adanya pelaporan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak PT JLM oleh DPMPTSP dan Pemkab Karawang, Dedi menilai hal tersebut adalah ‘Semi Politis’.
“Persoalan ini sebenarnya adalah Semi Politis. Yang faham situasi saat ini kan beliau (Kadis PMPTSP, Dedi Ahdiat, red), sehingga apa yang terjadi terhadap kebijakan beliau pun, pasti hati-hati. Artinya beliau sangat hati-hati dengan dampaknya yang perlu dikaji dan akan seperti apa nantinya,” katanya.
Begitupun dengan pihak PT JLM, sambung politisi asal parpol berlambang Ka’bah ini, pihak PT JLM dirinya nilai, kepentingan investasi PT JLM sangat tinggi untuk di Kabupaten Karawang.
“Saya pikir mereka (PT JLM, red) memiliki keinginan berinvestasi yang sangat tinggi di Karawang, sehingga mereka pun tidak akan bertindak gegabah untuk melaporkan Pemkab Karawang karena akan berdampak, berarti akan menutup kesempatan PT JLM untuk berinvestasi di Karawang. Jadi saya pikir potensi ini, hal-hal yang harus memang benar menjadi pemahaman bersama,” jelasnya.
Dikatakannya, polemik antara PT JLM dengan Pemkab Karawang, jangan didorong-dorong menjadi insiden yang berbahaya, baik bagi Pemkab Karawang maupun pihak investor (PT JLM, red).
“Ulah ngadorong-dorong tapi picilakaeun (jangan ngedorong-dorong tapi mencelakakan, red), celaka ini bukan untuk personal, tapi untuk institusi kelembagaan Pemkab Karawang,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi Rustandi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PAS DPRD Karawang, mengatakan turut mendorong dengan adanya pengajuan Pansus PT JLM yang diajukan oleh Fraksi PKB DPRD Karawang.
Namun, ketika dikonfirmasi kembali, dirinya mengaku pesimis akan dibentuknya Pansus PT JLM karena hampir seluruh Fraksi yang ada di DPRD Karawang, menolak pengajuan Pansus PT JLM itu.
“Mekanisme Pansus kan tidak sederhana, tidak bisa diusulkan oleh satu atau dua fraksi aja atau diwakilkan oleh satu orang, tapi harus 50 plus satu dan melalui mekanisme yang benar-benar panjang kan,” akunya.
Bahkan, tambahnya, Dedi juga memprediksi bahwa Pansus PT JLM yang diajukan melalui surat pengajuan Fraksi PKB DPRD Karawang, Pansus PT JLM tidak akan terjadi karena diduga akan menjadi sebuah pengalihan issue yang dirinya sendiri bahkan mengatakan polemik PT JLM dengan Pemkab Karawang adalah ‘Semi Politis’.
“Tidak akan terjadi (Pansus PT JLM, red), ini kan saya katakan sebagai Semi Politis,” tambahnya menegaskan.
Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto mengaku belum pernah ada bahasan terkait Pansus PT JLM yang diajukan melalui surat resmi Fraksi PKB terhadap dirinya didalam Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Karawang.
“Belum dibahas kok dalam Banmus. Mungkin dalam rapat Banmus selanjutnya dibahas oleh seluruh fraksi. Tidak tahu bagaimana itu, karna keputusan disetujui atau tidaknya, ya dari seluruh suara Fraksi yang ada di DPRD Karawang. Tapi, mendengar banyaknya penolakan dari hampir seluruh fraksi, Pansus PT JLM tidak akan terwujud. Saya pribadi juga berpikir untuk apa dibentuk Pansus PT JLM? Itu sudah menjadi urusan dan kepentingan pihak Eksekutif saja, kita di Legislatif hanya mengawasi saja bagaimana tindak lanjutnya kedepan terkait permasalahan PT JLM dan Pemkab Karawang, ditambah juga, permasalahan ini kan sudah masuk tindak pidana karna ada dugaan pemalsuan dokumen perizinan. Ya lihat saja nanti akhirnya bagaimana,” cetus Toto menambahkan. (not)