KARAWANG, Spirit – Dinilai menghindar, Camat Jayakerta tak hadir dalam audiensi yang sebelumnya diajukan DPC Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kecamatan Jayakerta kepada Pemerintah Kecamatan Jayakerta, Rabu (15/4/26).
Audiensi digelar untuk mengklarifikasi pengelolaan anggaran kecamatan, khususnya pemeliharaan kendaraan dinas. Namun, forum hanya dihadiri unsur teknis seperti Sekretaris Kecamatan dan staf terkait, sementara camat disebut menghadiri agenda lain di DPMD.
Ketua DPC GMPI Jayakerta, Fuad Hasan, menilai ketidakhadiran camat mencerminkan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas publik.
“Audiensi ini ruang klarifikasi, bukan seremonial. Tanpa kehadiran pengambil kebijakan, forum kehilangan substansi,” tegasnya.
Ia menilai kehadiran perwakilan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan strategis terkait kebijakan anggaran. Bahkan, absennya camat dinilai memicu spekulasi publik.
“Ini uang rakyat yang harus dijelaskan terbuka. Kalau tidak ada jawaban, yang muncul justru kecurigaan,” lanjut Fuad.
Atas kondisi tersebut, Fuad bersama anggotanya memutuskan menghentikan audiensi dan melakukan walk out sebagai bentuk protes. Mereka juga akan melayangkan kembali permohonan audiensi dengan syarat dihadiri langsung oleh camat.
Lebih jauh, Fuad menegaskan, jika tidak ada respons serius, pihaknya siap menempuh langkah lanjutan, mulai dari aksi terbuka hingga mendorong audit Inspektorat.
“Kalau terus diabaikan, kami akan tempuh langkah lebih jauh. Ini soal akuntabilitas anggaran,” tandasnya. (ist/red)