KARAWANG, Spirit – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) gelar demo, Jumat (11/9/2020) siang atas kebijakan Rektor Unsika tentang Iuran Pembangunan Institusi (IPI) yang dianggap sangat tinggi.



Merespon aksi mahasiswa Unsika tersebut, tokoh masyarakat sekaligus Alumni Unsika Asep Agustian, memberikan apresiasi terhadap nilai idealis para mahasiswa, yang telah berani memperjuangkan masyarakat Karawang, Dan mendesak Bupati Karawang agar segera menindak tegas kebijakan Rektor Unsika soal biaya IPI.

“Saya ucapkan terimaksih kepada adik-adik saya yang ada di Unsika ini, ternyata peka terhadap permasalahan. Karena setiap angkatan itu pasti ada yang mampu bayar dan tidak mampu membayar, yang artinya kelakuan terburuk dan terbusuk ini adalah Rektor Unsika yang sekarang,” ujar pria yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) saat diwawancara awak media dikediamannya, baru-baru ini, Jumat malam (11/9/2020).

Lebih lanjut Askun menyesalkan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Rektor Unsika soal uang IPI yang terlalu tinggi, karena kebijakan tersebut tidak berpihak terhadap masyarakat Karawang yang tidak mempunyai biaya yang besar untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Karawang itu, maka akan berdampak kepada pendiskriditan SDM Karawang yang sebenarnya pintar namun karena terganjal biaya sampai tidak bisa kuliah.

“Karawang itu sudah panas dan orang karawang itu bukan berarti bodoh dan tolol atau buta dan tuli, sudah miris dengan PNS sekarang malah dibuat dengan adanya mahal uang IPI,” katanya.

Dengan polemik yang ada saat ini, lanjut Askun, ia mensinyalir adanya dugaan kegiatan pungli yang dilegalkan. Pasalnya, status negeri yang disandang Unsika seharusnya tidak terlalu membebankan masyarakat dalam hal biaya, sebab hal itu sudah dicukupi oleh pemerintah.

“Ini sama saja seperti pungli hanya saja berkedok, kalau bagi yang mampu dengan mahalnya uang bangunan tidak masalah, mungkin berpikirnya Fakultas negeri, tetapi kalau bagi orang yang tidak mampu yang ingin banget kuliah di fakultas negeri itu suatu kebanggaan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Askun juga menyinggung peran Bupati Karawang dalam konteks pengawasan terhadap perguruan tinggi di Karawang.

“Unsika ini berada di Karawang, dengan terjadi polemik di Unsika ini mana pengawasan dari seorang Bupati, apalagi menjabat sudah hampir lima tahun. Apa yang sudah diciptakannya selama dia menjabat, ternyata kegoyang dengan permasalahan seperti ini, apa gak malu? Sama saja ini mempertontonkan kelemahan saat akan menjadi Bakal Calon Bupati di Pilkada 2020,” papar Askun.

Ditanya apakah dalam hal ini bupati mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan terhadap Rektor Unsika, dengan tegas Askun mengatakan, Bupati berhak memberikan tindakan dan bila perlu mendorong kepada Kemendikbud maupun Kemenristek untuk menyetop kebijakan IPI.

“Bupati sangat bisa dan punya kapasitas, bila perlu setop biaya IPI yang terlalu mahal,” tegasnya.

Sebagai alumni yang mengetahui sejarah Unsika, Askun juga memaparkan asal usul sejarah almamaternya dari perguruan tinggi swasta menjadi Negeri yang diperjuangkan para pendiri sebelumnya.

“Cikal bakal Unsika itu dari STHPP (Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan, yang saat ini lokasi nya oleh ramayana, lalu unsika menjadi Universitas Singaperbangsa masih berstatus swasta, nah begitu lelahnya perjuangan, begitu sulitnya para yayasan berjuang yang kini Unsika menjadi berstatus negri, setelah negri lalu munculah kebijakan yang palik teburuk ditahun ini, malu tuh di demo mahasiswa,” katanya. (ist/dar)