BEKASI,Spirit – Bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) memang rawan masalah. Hampir setiap tahun program itu digelontorkan, tiap kali itu juga penyelewengan muncul. Mulai dari adanya potongan dana hingga material dan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan spek.
Ketua Jaringan Muda Bekasi (Jambe) Imam Syafe’i mengatakan, setiap kali program Rutilahu digulirkan Pemkab Bekasi, selalu menuai keluhan masyarakat, antara lain banyak meninggalkan hutang, tidak tepat sasaran, pemotongan dana dan terutama adalah spesifikasi bangunan yang melenceng.
Menurut Imam, spesifikasi rutilahu yang harus dibangun adalah lantai dan adanya bangunan WC, yang sangat penting demi kesehatan masyarakat. Namun, kata dia, berkaca pada rutilahu sebelum-sebelumnya, pembangunan rutilahu di setiap desa seluruh Kabupaten Bekasi tidak ada WC-nya.
“WC merupakan hal terpenting dan wajib ada. Katanya Kabupaten Bekasi sedang menggalakkan Masyarakat Sehat dan Bersih, tapi programnya tidak mencerminkan pada hal tersebut,” terangnya.
Dikatakannya pula, estimasi anggaran pembangunan WC tidak lebih ada dikisaran Rp 3 juta. Namun, karena diduga banyak pemotongan yang dilakukan oknum pejabat mulai dari kecamatan, desa dan panitia, anggaran sebesar Rp 15 juta pun tak sanggup membiayai pembuatan WC.
Justru kata Imam, tak jarang para pnerima bantuan rutilahu mengeluh karena harus hutang untuk kembali membangun rumah yang dibongkar.
Sehingga, lanjut Imam, dengan seperti itu, pemkab secara tidak langsung mengajarkan masyarakatnya untuk berhutang.
“Itu adalah pendidikan yang tidak langsung mengajarkan masyarakat memperbanyak hutang,” tegasnya.
Sebagai salah seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Setu, Imam berharap, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum pejabat yang melakukan pemangkasan bantuan rutilahu.
Selain itu, Ia berharap agar Bupati Bekasi sebagai pucuk pimpinan daerah untuk mengkaji kembali dampak finansial yang diemban oleh masyarakat penerima bantuan rutilahu. (jun)