KARAWANG, Spirit – Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Teddy Rusdpendi Sutisna menyetujui terkait dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk menyiapkan empat jurus mengatasi korupsi DAK sektor pendidikan melalui e-purchasing, item-item yang akan dibeli atau belanja modal menggunakan e-catalogue.
Kedua, menerapkan cashless. Dengan cara itu, belanja kebutuhan sekolah tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi mulai diganti dengan menggunakan e-money. Ketiga, petunjuk teknis (juknis) akan direvisi karena dianggap terlalu ketat sehingga membuat orang mudah keliru. Keempat, mengumumkan neraca pendidikan.
“Kalau kita daerah setuju saja tentang pengawasan seperti itu, malah jauh lebih mempermudah kinerja. Asalkan Juklak dan Juknis segera dibuat, kemudian langsung sosialisasikan kepada kita. Pengalaman terdahulu, sering telat sehingga penyerapan anggaran takut terganggu,” kata Teddy, Senin (23/5).
Teddy pun memastikan setiap pelaksanaan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi pasti melalui sebuah pengawasan. Bahkan setiap anggaran yang digelontorkan tidaklah sedikit dan harus melalui LPSE. “LPSE juga merupakan sebuah pengawasan awal dalam pelaksanaan,” ujarnya.
Dalam acara konsolidasi dan koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi Se-Jawa Barat pada Jumat (20/5). Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Kartiwa mengatakan perlu adanya pembahasan soal Surat menteri keuangan tentang pengurangan pemotongan dana alokasi khusus fisik sebanyak 10 persen dalam mengambil menghadapi pengurangan tersebut. (fat)