KARAWANG, Spirit – Beredarnya isu dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru akan beroperasi di Kabupaten Karawang belakangan ini mencuat ke ruang publik dan menyita perhatian masyarakat.
Menanggapi isu yang tengah hangat diperbincangkan tersebut, tokoh pemuda Rengasdengklok, Irwan Furwana yang akrab disapa Iwan Jov, menilai secara logika pemotongan TPP pegawai RSUD sulit terjadi karena sistem pembayaran tidak dilakukan secara manual.
“Kalau berbicara secara mekanisme, TPP itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Jadi secara logika, pemotongan di tengah jalan itu mustahil tanpa jejak,” ujar Iwan, Jumat (23/1/26).
Menurutnya, isu tersebut sejatinya dapat dengan mudah dibuktikan agar tidak berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat.
“Dalam persoalan ini sebenarnya sederhana. Tinggal dibuka saja secara perbankan, siapa saja dan ada berapa pegawai RSUD Rengasdengklok yang TPP-nya tidak diterima secara utuh. Dengan begitu, persoalan ini tidak menjadi isu liar yang justru membentuk framing negatif terhadap lembaga maupun personal yang dituduh,” tegasnya.
Iwan juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, terlebih RSUD Rengasdengklok merupakan fasilitas kesehatan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Saya sebagai bagian dari masyarakat lingkungan yang sejak awal bersinergi dengan RSUD Rengasdengklok berkomitmen menjaga kondusivitas. Kami bersyukur dengan hadirnya fasilitas kesehatan milik pemerintah ini karena sangat memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Rengasdengklok dan kecamatan lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya kekeliruan informasi terkait inisial pejabat yang disebut-sebut dalam isu tersebut.
“Kalau bicara Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Rengasdengklok, inisialnya bukan R, melainkan S. Ini penting untuk diluruskan. Apalagi RSUD baru di Karawang saat ini hanya satu, yakni RSUD Rengasdengklok,” jelas Iwan.
Ia pun meminta agar persoalan tersebut dibuka secara transparan kepada publik guna menghindari polemik berkepanjangan serta menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Kesimpulannya, supaya tidak terus menjadi polemik, saya meminta persoalan ini dibuka seterang-terangnya ke publik. Di sini ada nama baik lembaga dan juga marwah Bupati yang harus dijaga. Kalaupun memang ada oknum dan dapat dibuktikan dengan petunjuk permulaan yang cukup, saya meyakini Bupati akan bertindak tegas,” pungkasnya.
Isu tersebut berkembang seiring pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan adanya dugaan praktik pemotongan TPP oleh oknum Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian berinisial R. Informasi itu diperkuat oleh kesaksian sumber internal serta adanya rekaman percakapan antar pegawai yang diperoleh dari narasumber. (red)