KARAWANG, Spirit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serapan anggaran tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah OPD mencatatkan pendapatan yang sangat rendah, sehingga memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang signifikan.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada OPD yang tidak mencapai target kinerja.
“Kami telah menekan semua OPD untuk meningkatkan kinerja, terutama yang memiliki serapan anggaran rendah. Kinerja yang buruk ini berdampak langsung pada membengkaknya SILPA hingga hampir Rp570 miliar. Dinas Perikanan mencatat realisasi terendah,” ujar Endang pada Selasa (7/1/25).
Sejumlah OPD Jadi Sorotan
Endang menambahkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan perlu dievaluasi karena adanya kendala teknis yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga mengalami kendala dalam serapan anggaran akibat tunggakan pembayaran dari pasar-pasar yang dikelola dengan skema Build Operate Transfer (BOT).
“Beberapa pasar telah melakukan pembayaran, tetapi jumlahnya tidak sesuai harapan, sehingga pendapatan Disperindag tetap rendah,” jelasnya.
Kinerja lemah juga terlihat di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, yang hanya merealisasikan kurang dari 30 persen target pendapatan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turut menjadi sorotan karena kontribusinya yang minim terhadap pendapatan daerah.
Defisit Anggaran dan Pemangkasan OPD
Selain menghadapi SILPA yang besar, Karawang juga masih bergulat dengan defisit anggaran. Awalnya mencapai Rp1,05 triliun, defisit ini berhasil ditekan menjadi Rp500 miliar melalui berbagai upaya efisiensi. Namun, dampaknya adalah pemotongan anggaran untuk seluruh OPD pada tahun 2025 dengan kisaran pemotongan antara 7 hingga 30 persen.
“Pemangkasan ini cukup signifikan, terutama bagi dinas yang fokus pada infrastruktur. Meski begitu, kami memastikan bahwa program strategis tetap berjalan melalui komunikasi dan efisiensi yang baik,” ungkap Endang.
DPRD Karawang meminta OPD dengan anggaran besar agar lebih proaktif dan sigap dalam menyelesaikan program kerja sesuai target. Diharapkan, OPD dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah serta merealisasikan kegiatan dengan maksimal. (adv/ist)