ILUSTRASI KAKI
ILUSTRASI

KARAWANG, Spirit
Peningkatan kesejahteraan guru lewat tunjangan sertifikasi ternyata tak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan sisi negatif. Data dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Karawang menunjukan angka perceraian di kalangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima tunjangan sertifikasi ternyata meningkat. Perubahan gaya hidup karena dukungan finansial diduga menjadi salah satu pemicunya. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karir (Bangrir) BKD Karawang, Abas Sudrajat mengakui tingkat perceraian guru memang menduduki peringkat tertinggi di kalangan PNS. Dari 45 kasus perceraian PNS di tahun 2015, tercatat 33 kasus di antaranya adalah dari kalangan guru. Sedangkan sisanya, PNS dari sejumlah instansi di pemerintah kabupaten.

“Guru memang menduduki peringkat teratas kasus perceraian karena jumlahnya banyak. Di Karawang PNS terbesar berasal dari guru dan tenaga pendidik ” paparnya, Senin (11/1).

Menurut Abas, penyebab perceraian di kalangan guru mayoritas adalah akibat sudah tidak ada kecocokan lagi dan adanya perubahan gaya hidup menyusul kenaikan status.

“Kalau pengaruh perselingkuhan atau karena sudah mendapat sertifikasi, kami belum bisa memastikan sejauh itu,” ujarnya.

Kata Abas, kasus perselingkuhan ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali oleh para pejabat. Namun, memang tidak ada angka yang pasti untuk kasus perselingkuhan yang melibatkan pejabat. Sebab, dari perselingkuhan itu, kasusnya banyak yang ditutupi.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya telah berupaya menekan angka perceraian dengan melakukan pembinaan secara intensif kepada kedua pasangan tersebut dengan mediasi hingga 3 bulan. Bahkan, mulai bulan ini telah muncul kebijakan Bupati terkait kasus perceraian PNS tersebut.

“Yakni, setiap PNS yang mau bercerai harus prosedural. Salah satunya ada surat izin dari atasan. Kalau surat tersebut tidak dilampirkan dalam gugatan, kami dari BKD tidak bisa menindaklanjuti,” katanya. (cr1)