KARAWANG, Spirit



Menyoal pemagaran dan pengurugan SMPN 3 Rengasdengklok yang dinilai tidak sesuai dengan harapan dan dianggap asal-asalan dalam pelaksanaannya oleh komite dan Kepala SMPN 3 Rengasdengklok, Kasie Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang yang juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pemagaran SMPN 3 Rengasdengklok, Andi La Ode kepada Spirit Jawa Barat menyanggah bahwa pekerjaan tersebut telah selesai sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Sudah selesai dan sudah dicairkan pembayaran pekerjaan tersebut kepada pelaksana pekerjaan itu,” kata Andi La Ode kepada awak media di kantornya, Rabu lalu (14/2).

Menurutnya pekerjaan pemagaran tersebut telah sesuai dengan RAB dan sesuai dengan harapan.

“Kita ada foto-fotonya dari awal sampai dengan selesai, kalau pun masih ada air dari area persawahan, Saya belum lihat lokasi saat datangnya hujan, untuk besaran Anggaran menurut saya kasek tidak penting untuk mengetahuinya,” tambah Andi.


Air dari area persawahan yang terus masuk ke area sekolah tepatnya dibawah pagar yang dianggap belum selesai.

Sebelumnya diberitakan Spirit Jawa Barat tentang Masyarakat sekitar dan anggota komite sekolah tersebut yang menyayangkan pembangunan pemagaran dan pelaksanaan pengurugan halaman sekolah tersebut dikerjakan oleh kontraktor abal-abal (palsu-red) dikarenakan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka dan terkesan ditinggalkan begitu saja oleh pelaksana pekerjaan tersebut.

Anggota DPRD Karawang, Fraksi Golkar asal Dapil II, Asep Syaripudin (Asep Ibe)

Sementara itu Anggota DPRD Komisi D dari partai Golkar Asep Syaripudin mengutarakan kekecewaannya terhadap pelaksana pekerjaan yang tak bertanggungjawab dan terkesan asal-asalan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

“Memang harus menjadi perhatian pelaksana atau rekanan yang seperti ini, bukan permasalahan besar atau kecil Anggaran tetapi permasalahan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dengan anggaran yang relatif kecil seperti itu apalagi melaksanakan pekerjaan dengan anggaran yang besar?,” kata pria yang akrab di sapa Asep Ibe ini saat dihubungi Spirit Jawa Barat melalui telepon selullarnya, Selasa (20/2).

Masih menurut Asep Ibe satu pembangunan haruslah dapat dirasakan manfaatnya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada sebelumnya.

“Harus ada tindakan tegas terhadap pelaksana atau rekanan yang sembarangan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait anggaran yang berasal dari APBD, apalagi indikator-indikator yang membuat pembangunan tersebut bisa dianggap bermanfaat dan menyelesaikan permasalahan yang ada, tak terealisasi. Seperti percuma atau sisa-sisa,” tegasnya. (dar)