KARAWANG, Spirit – Guna menempatkan kepentingan dan mencapai tujuan, Pilkada Karawang 2020 mendatang berpotensi diwarnai berbagai macam isu, dan diperkirakan akan memuncak setelah bulan Juli atau pasca penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Karawang, hal tersebut diutarakan oleh mantan ketua KPU Kabupaten Karawang, Emay Ahmad Maehi kepada Spirit Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).
“Melihat nama-nama yang telah beredar, seperti Cellica, Jimmy, Gina Swara, Haji Aep dan Yesi Karya. Isu rasial seperti calon Bupati Marzuki dari Madura, pada Pilkada yang lalu, tidak akan ada lagi. Namun demikian, isu etnis tetap akan menjadi mainan para desainer politik Pilkada yang saat ini memang masih sangat rentan dengan istilah orang Karawang dan bukan orang Karawang,” jelas pria yang karib disapa Kang Emay tersebut.
Hanya saja, lanjut Kang Emay, karena Kabupaten Karawang telah menjadi penyangga ibu kota sekaligus kota industri dengan ciri masyarakatnya yang terbuka, membuat isu seperti ini hanya menebas angin.
“Artinya nafasnya tetap terasa walau tidak besar efeknya. Bagi petahana, Cellica dan Jimmy akan lebih banyak mendapatkan sorotan kinerja capaian selama keduanya memimpin. Terutama prestasi apa yang dapat dilihat sebagai kebanggaan kota lumbung padi atau indikator apa yang secara statistik dibaca dan dicermati oleh sebagian pemilih terdidik di Kabupaten Karawang,” ungkap Kang Emay.
Lebih jauh Kang Emay mengatakan, dari dua nama yang lain, sebagai pendatang maka isu perubahan menuju Karawang yang lebih baik adalah jargon kampanye yang akan diutarakan oleh paslon tersebut.
“Siapa yang lebih teruji dalam merubah berpikir voters maka bisa menjadi arus baru sebagai kuda hitam. Sama halnya, dengan dua calon petahana, jargon telah teruji dan terbukti merupakan pesan konservatif bagi pemilih yang selama ini merasakan perubahan positif di Kabupaten Karawang,” katanya.
Selebihnya, Kang Emay menambahkan, dalam pemeo politik, banyak modal tak menjamin menang, tak punya modal dipastikan akan kalah. Artinya modal itu, tidak hanya uang atau materi, tapi juga infrastruktur politik, dan peran sosial yang telah dibangun.
“Tentu dengan rekam jejak yang dapat dipertanggung jawabkan. Di luar itu, kenihilan adalah bukti yang akan kita tunggu setelah hasil penghitungan suara di TPS,” pungkasnya. (dar)