BEKASI, Spirit



Diduga Oknum PNS PAJ yang merupakan salah satu pegawai Puskesmas kecamatan Karang Bahagia, ikut mendukung dan bahkan turut serta dalam kampanye pasangan calon (Paslon) Gubernur Jawabarat nomor 4 Dedy Mizwar dan Dedi Mulyading (DM2) yang bertempat di salah satu rumah tokoh msyarakat Desa Karang satu (03/03/18).

Hal tersebut tersebar luas di media sosial (Medsos) akun faceebok milik SJ, yang sengaja meng upload Foto-foto oknum PNS tersebut bersama salah satu Cawagub Jawabarat.


 

Dikatakan Idham Kholik Ketua KPUD Kabupaten Bekasi bahwa ASN tidak di perbolehkan ikut kampanye dan mendukung salah satu Paslon Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai Peraturan dan perundang-undangan.

“ASN dilarang mendukung dan ikut berkampanye dengan terlibat secara langsung, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS,” kata Idham.

Selanjutnya Idham menambahkan Bagi pejabat Negara, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota. Ketua Dewan atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota anggota DPD yng akan mendampingi Paslonnya dalam berkampanye hendaknya memperhatikan dan mentaati peraturan yang ada.

“Peraturan Komisi Pemiihan Umum (PKPU) nomor 4 thun 2017 pasa 63 Ayat 1-5,” Pungkas Idham.

Senada dengan ketua KPU khoerudin Divisi Penegak/Hukum PANWAS Kabupaten Bekasi menjelaskan, Kalau ada laporan tentang ASN ikut serta dalam kampanye PILGUB, maka sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan yang berlaku Kami akan proses.

“terkait laporan atau temuan semua di atur dalam perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan peanggaran pemilihan, terkait ASN yang terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu paslon diatur dalam uu nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada j.o uu nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan uu nomor 1 tahun 2015 ttg pilkada j.o uu nomor 10 tahun 2016 ttg perubahan kedua uu nomor 1 tahun 2015 tentang pillkada, dan PKPU nomor 4 tahun 2017.
Berdasarkan dasar hukum diatas semua laporan atau temuan kami akan proses sesuai dengan aturan, jika laporan memenuhi syarat formil dan materilnya bisa ditindaklanjuti begitupun sebaliknya. Jika ada temuan kami akan menelusuri kebenaran informasi awal tersebut. Tentu kami mengedepankan asas praduga tak bersalah,” Ungkap khoerusdin, Kamis (08/03).

Penjelasan Ketua KPUD dan Divisi Hukum / penegak PANWAS Kabupaten Bekasi sangat jelas, kalau Oknum PNS, PAJ, sudah melanggar Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (bayu)