KARAWANG, Spirit – Semangat Moderasi beragama yang sedang berkembang menjadi diskursus para tokoh agama di Indonesia belakangan ini, jangan menghambat dinamika komunikasi yang telah terbangun secara natural society. Hal ini diutarakan Ketua Departemen Agama dan Akhlak BPP OI Periode 2021 – 2025, Emay Ahmad Maehi kepada spiritjawabarat.com, menyikapi model moderasi yang tengah dibuat pemerintah melalui kementerian agama dalam menciptakan toleransi beragama, Selasa (19/10/21).

Karena konsepsi baru moderasi yang sarat akan nilai-nilai rujukan dari sudut pandang agama dan budaya, menurutnya harus berkembang tanpa terjebak dengan jargon-jargon goverment building yang kaku dan strukturalis.

“Pemerintah harus mendorong agar moderasi beragama secara luas merambah ke dalam dinamika masyarakat agama melalui institusi sosial dan spiritual yang selama ini telah berkembang secara alamiah. Pondok -Pondok Pesantren atau lembaga-lembaga agama lainnya harus diinternalisasikan melalui institusi pemerintah yang menjadi mediasi dari semangat dialektika kebangsaan dan kebudayaan yang selama ini telah hidup di tengah masyarakat,” jelas pria yang akrab disapa Kang Emay tersebut.

Masih menurut pria yang juga menjabat Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Karawang, Pemerintah dalam hal ini, kementrian agama menghadirkan peranannya sebagai instansi yang otonom menjadi alat kepentingan umat beragama secara bersama.

“Langkahnya sudah tepat, Menteri agama menghidupkan pemikiran bagaimana pertentangan keyakinan tidak terus tumbuh subur dan membahayakan,” ungkap Kang Emay.

Namun demikian, Kang Emay menambahkan, tidak juga harus kemudian ditangkap secara keliru oleh struktur yang ada di bawahnya.

“Biar tumbuh semangat baru menyongsong Indonesia yang lebih maju,” kata Kang Emay menutup obrolan santai ini. (dar)