KARAWANG, Spirit – Sebagai salah satu daerah dengan kawasan industri terbesar dan upah tertinggi di Indonesia, Kabupaten Karawang menjadi bidikan para pencari kerja (Pencaker). Sayangnya, segelintir oknum lembaga dan organisasi malah memanfaatkan kondisi ini untuk menarik pungutan liar atau pungli dari para pencaker.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin, mengatakan keluhan mengenai pungli ini disampaikan oleh sejumlah pencaker kepadanya. Kata Ihsanudin, para pencaker mengaku keberatan dengan besarnya pungli yang dikenakan oknum lembaga atau organisasi yang menjadi penghubung antara pencaker dengan perusahaan di Karawang.

“Ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Para pencaker ini ditarik pungli oleh oknum lembaga atau organisasi yang menjanjikan mereka untuk bekerja di salah satu perusahaan di Karawang,” kata Anggota Dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini, Selasa (10/5).

Ia mengatakan para pencaker ini dipungut uang antara Rp 2 juta sampai Rp 15 juta per orangnya. Padahal mereka kebanyakan ditempatkan sebagai pekerja kontrak dengan posisi sebagai teknisi atau buruh dengan gaji yang tidak jauh dari UMK.

“Kebanyakan korbannya malah warga Karawang sendiri. Kami berkeinginan, jangan sampai lah warga Karawang hanya menjadi penonton tumbuhnya industri di daerahnya sendiri. Dan ketika bekerja pun, jangan sampai ada pungli seperti ini,” kata Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra tersebut.

Tidak sedikit, kata Ihsanudin, calon pekerja yang meminjam uang kepada keluarga dan kerabat demi membayar pungli tersebut. Lebih menyedihkan lagi, jika pekerja kontrak yang membayar pungli ini hanya dipekerjakan selama dua sampai tiga bulan, sehingga gajinya pun tidak mampu untuk dipakai membayar pungli tersebut.

“Kasihan kan para pekerja kita ini. Jadinya banyak juga yang malah bekerja di daerah lainnya yang relatif bebas pungli. Ironis ya, di daerah dengan jumlah industri yang besar tapi warga setempatnya malah bekerja di luar daerah,” katanya.

Ihsanudin mengatakan berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar pada 2018, setidaknya ada 1.762 perusahaan di Karawang. Ia mengatakan pemerintah daerah pun sudah mengeluarkan peraturan supaya perusahaan-perusahaan di Karawang mempekerjakan warga Karawang minimal 60 persen dari keseluruhan pekerja.

“Kami minta pemerintah daerah menindak tegas pungli yang sangat merugikan masyarakat kita ini. Kami sebagai anggota dewan sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini dari masyarakat,” ujar Ihsanudin.

Ia pun mendesak pemerintah untuk bertindak tegas kepada para penarik pungli ini. Apalagi setelah Lebaran, biasanya banyak perusahaan yang kembali membuka lowongan pekerjaan. (rls/red)