KARAWANG, Spirit – Deklarasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gibas Jaya fokuskan kawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pelaksana, Lili Gozali dalam Rapat Kerja Nasional dan Deklarasi Gibas Jaya.
Akan tetapi jika kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Pemkab tidak pro terhadap rakyat, maka Gibas Jaya secara gamblang menjadi yang pertama dalam melawan kebijakan tersebut. “Rakernas ini akan membahas banyak hal, tapi kita akan fokuskan untuk mengawal kebijakan pemerintah,” katanya, Senin (10/10).
Saat ini, LSM Gibas Jaya masih banyak menemukan jalan rusak, pelayanan kesehatan yang belum maksimal dan pengangguran. “Kami sebagai LSM akan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” kata Lili.
Menurutnya, saat ini pihaknya juga akan merubah citra LSM yang anarkis, menjadi lebih baik. LSM Gibas Jaya juga bersifat indenpen alias tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Tetapi mendukung kebijakan Pemerintah, siapapun bupatinya, sepanjang kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan didukung.
Senada, Dewan Penasehat LSM Gibas Jaya, Soni Hersona mengatakan, langkah pertama dan terpenting yang perlu dilakukan LSM tersebut adalah pemetaan masalah yang dihadapi daerah-daerah pinggiran.
“Dengan pemetaan masalah yang jelas, maka langkah Gibas Jaya akan lebih terarah dalam memajukan daerah pinggiran, apalagi tiap-tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi semua anggota LSM Gibas Jaya yang saat ini memang baru ada di Karawang, Subang dan Purwakarta. Tapi kedepan maka seluruh Indonesia harus ada Gibas Jaya. “Awal Proklamasi itu ada di Karawang, maka Gibas Jaya juga harus bisa menebarkan kebaikan di seluruh Indonesia,” katanya. (fat)