KARAWANG, Spirit
Dengan alasan tak terdaftar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, dan akan di merger (gabung), Posyandu Melati 10, Perum Klari Indah Permata (KIP), Desa Klari, Kecamatan Klari, akan di non aktifkan atau dibubarkan.
Menanggapi hal tersebut pengelola Posyandu Melati 10 Perum KIP, Darajat Hasibuan pun angkat bicara dan mempertanyakan alasan kebijakan tersebut diambil. Sementara menurutnya Posyandu Melati 10 telah berjalan selama hampir tiga tahun dan Kader Posyandu Melati 10 pun telah memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan pemerintah Desa Klari.
“Saya kaget mendengar Posyandu Melati 10 akan dibubarkan, dapat kabar dari kader Posyandu Melati 10, tadi sekitar jam 14.00 WIB. Mendengar hal itu saya pun langsung mendatangi kantor desa, bertemu Ibu Kades dan kebetulan ada Ibu Camat Klari,” katanya kepada Spirit Jawa Barat, melalui sambungan teleponnya, Kamis (11/4/2019) sore.
Lebih lanjut, Darajat Hasibuan menuturkan bahwa dirinya pun langsung menanyakan alasan pembubaran Posyandu Melati 10 kepada Ibu Camat yang memang saat itu berada di kantor Desa Klari.
“Ibu Camat menjawab, bahwa Posyandu Melati 10 belum terdaftar di Dinkes, dan kasihan kepada para kader jika tak diakui,” papar Darajat.
Ia pun menyampaikan bahwa perdebatan tentang Posyandu Melati 10 Perum KIP, sebelumnya telah selesai. Dan disaksikan oleh pihak Kecamatan dan Puskesmas Klari.
“Dan untuk kegiatan Posyandu Melati 10, seperti pemberian Imunisasi selama ini dihadiri oleh bukan petugas kesehatan yang diakui?. Dan bukankah pemerintah seharusnya mendukung atau support setiap kegiatan masyarakat yang bersifat sosial apalagi ini adalah program pemerintah sendiri?,” lanjutnya.
Selain itu Darajat juga menyampaikan bahwa Perum KIP ada dua, yaitu Perum Klari Indah Permai dan Perum Klari Indah Permata. Dirinya pun berharap bahwa Posyandu Melati 9 dan Posyandu Melati 10 dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Berjalan sebagaimana telah berjalan selama ini. Di Desa Klari ini kan banyak perumahan yang jelas juga banyak terdapat anak Balita dan Batitanya. Saya pun ingin mengetahui dasar hukum dari pembatasan jumlah Posyandu di Desa Klari. Biar kami masyarakat lebih mengerti kedepannya,” pungkasnya. (dar)