KARAWANG, Spirit – Para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Karawang melalui Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang keberatan dengan jumlah data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dari pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar Rp.500 ribu kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19 yang berasal dari Kementerian Sosial, Senin (6/4/2020).
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Apdesi Karawang, Alek Sukardi kepada sejumlah awak media, Pasalnya menurut pria yang juga Kades Karyamulya Kecamatan Batujaya tersebut data tersebut tak relevan untuk saat ini.
“Sudah kita bahas dan kita keberatan dengan data dari dinas sosial yang berasal dari kementerian sosial. Sudah kita evaluasi dan verifikasi, dalam data calon KPM tersebut ada banyak orang yang sudah meninggal, makanya kita usulkan kepada dinas sosial untuk dievaluasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten,” ungkap Alek.
Mengenai data atau daftar calon KPM tersebut, masih menurut Alek, Apdesi masih tidak mengetahui apa yang menjadi tolak ukur dinas sosial dalam membuat daftar tersebut dan menentukan jumlah calon KPM di setiap desanya.
“Kita juga tidak mengetahui apa yang menjadi tolak ukur dinas sosial, apakah dari jumlah penduduk atau jumlah rakyat miskin di setiap desanya. Bayangkan reaksi sosial yang akan timbul bila ada satu desa yang mendapatkan bantuan sebanyak 600 orang dan desa yang lain hanya mendapat bantuan sebanyak 70 orang,” katanya.
Lebih lanjut Alek pun mengatakan bahwa Pemkab Karawang juga menambah jumlah calon KPM yang akan menerima bantuan dengan menambah anggaran dari Pemkab.
“Penambahan tersebut dengan batas jumlah 50% dari bantuan yang akan dikeluarkan Pemerintah Provinsi. Ada pendataan ulang dan kita meminta kepada Pemkab dan dinas sosial untuk tidak memberikan data atau daftar yang telah ada sebelumnya,” tegasnya.
Alek menambahkan dengan kondisi perekonomian saat ini setelah adanya wabah Covid-19, bukan hanya orang miskin yang telah terdaftar tetapi juga ada banyak orang miskin baru akibat rusaknya perekonomian saat ini.
“Karena yang kita bahas saat ini bukan hanya orang miskin yang telah terdaftar saja tetapi orang-orang yang terdampak wabah korona yang juga merusak perekonomian global. Karyawan perusahaan yang dirumahkan, pedagang yang sepi pembeli dan orang-orang miskin yang sebelumnya tak terdaftar,” pungkasnya. (dar)