KARAWANG, Spirit – Munculnya sebuah map atau amplop bertuliskan “Bupati Karawang” dalam dokumentasi penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kediaman mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjadi perhatian publik.
Momen tersebut terekam dalam video yang beredar melalui akun Kumparan dan sejumlah platform media sosial saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret Dadan Hindayana sebagai tersangka. Kejaksaan Agung sendiri telah mengonfirmasi adanya penggeledahan di rumah Dadan dan sejumlah lokasi lainnya serta menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik.
Temuan visual berupa map bertuliskan “Bupati Karawang” itu sontak memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat Kabupaten Karawang.
Praktisi hukum asal Rengasdengklok, Syarif Husen, menilai Pemerintah Kabupaten Karawang tidak boleh membiarkan polemik tersebut berkembang liar tanpa penjelasan resmi kepada masyarakat.
“Saya mendesak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, untuk segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait keberadaan map atau amplop bertuliskan ‘Bupati Karawang’ yang terlihat berada di rumah mantan Kepala BGN yang saat ini sedang berstatus tersangka,” ujar Syarif kepada wartawan, Sabtu (6/6/26).
Menurutnya, penjelasan dari kepala daerah diperlukan untuk menghindari munculnya berbagai asumsi dan dugaan yang dapat berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat.
“Jangan sampai publik dibiarkan menebak-nebak. Ketika ada simbol atau dokumen yang mencantumkan nama jabatan publik dan ditemukan dalam proses penggeledahan perkara korupsi, tentu akan menimbulkan pertanyaan. Maka cara terbaik adalah memberikan penjelasan secara terbuka,” katanya.
Syarif menegaskan, desakan tersebut bukanlah bentuk tuduhan terhadap pihak manapun, melainkan dorongan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.
“Ini bukan soal menuduh. Justru agar tidak muncul fitnah dan spekulasi yang semakin luas. Klarifikasi resmi sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak membangun kesimpulan sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait keberadaan map bertuliskan “Bupati Karawang” yang terlihat dalam dokumentasi penggeledahan tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan resmi guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik, sekaligus memastikan tidak ada informasi yang simpang siur terkait temuan tersebut. (red)