KARAWANG. Spirit – Polemik usulan penggratisan parkir RSUD Karawang yang dilontarkan Anggota Komisi III DPRD Karawang, Mulyadi, justru melebar ke isu yang lebih serius: dugaan praktik ijon proyek pokok pikiran (pokir) dan sikap anti kritik sebagian anggota dewan.
Pengamat dan Praktisi Hukum, Asep Agustian, atau akrab disapa Askun, awalnya merespons wacana parkir gratis. Namun, ia justru menyoroti hal yang lebih mendasar—integritas dan kinerja DPRD Karawang.
Askun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kembali mengusut dugaan praktik ijon proyek pokir yang selama ini dinilai sarat kepentingan pribadi dan kelompok.
“Kalau perlu saya bisa tunjuk siapa saja. Banyak dugaan ijon, uang sudah keluar tapi proyek tidak ada. Ini harus diusut,” tegasnya, Minggu (5/4/26).
Tak hanya itu, Askun juga menyoroti adanya permintaan dari salah satu anggota DPRD agar sebuah pemberitaan media online dihapus. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pers.
Ia menegaskan, produk jurnalistik dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak bisa serta-merta dihapus tanpa melalui mekanisme yang benar di Dewan Pers.
“Kalau keberatan, gunakan hak jawab. Kalau masih tidak puas, tempuh sengketa di Dewan Pers. Bukan minta dihapus,” tandasnya.
Askun bahkan menyindir keras sikap sebagian anggota dewan yang dinilai “kebakaran jenggot” saat tunjangan mereka disorot publik.
Lebih jauh, ia mengingatkan DPRD Karawang untuk tidak bersikap arogan dan anti kritik. Menurutnya, media massa adalah jembatan aspirasi publik yang tidak bisa diintervensi.
“Tidak mungkin masyarakat setiap hari datang ke DPRD. Media itu corong rakyat. Jangan coba dibungkam,” ujarnya.
Ia juga memastikan, baik secara pribadi maupun melalui organisasi, pihaknya akan terus mengawasi kinerja DPRD Karawang, termasuk penggunaan tunjangan dan pokir.
“Kalau tercium pelanggaran, siap-siap saja. Jangan sampai kasus korupsi berjamaah terulang. Ini akan terus kami sorot,” tegasnya.
Sementara itu, diketahui polemik ini bermula dari pemberitaan terkait kritik terhadap usulan parkir gratis RSUD Karawang. Alih-alih menempuh mekanisme hak jawab, salah satu anggota DPRD justru meminta berita tersebut dihapus dengan alasan tidak netral.
Padahal, usulan penggratisan parkir sendiri masih sebatas wacana. Namun respons berlebihan justru memperkuat kesan bahwa kritik publik belum sepenuhnya siap diterima oleh sebagian wakil rakyat. (rls/red)