KARAWANG, Spirit – Pengawasan bidang bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dianggap lemah sehingga diduga sebagai penyebab timbulnya berbagai persoalan yang terjadi pada pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Jayakerta yang tengah dilaksanakan oleh CV. Gemilang dengan nilai kontrak Rp. 2.546.552.000,-.
Hal tersebut ditegaskan ketua Forum Pemuda Akademisi Karawang Utara (PAKU), Teguh Nurdiansyah kepada awak media, baru-baru ini, Sabtu (17/8/24).
“Kami rasa timbulnya berbagai macam persoalan di dalam proyek rehabilitasi gedung kecamatan itu akibat kinerja dari pengawasnya yang tidak betul-betul melakukan pengawasan pada proyek itu atau jangan-jangan pengawasnya main mata dengan pihak pelaksana. Karena terkesan dibiarkan, meski pelaksana mengerjakannya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” kata Teguh.
Teguh juga menyampaikan bahwa ingin mendapatkan penjelasan terkait beberapa persoalan pada proyek tersebut dan memastikan pihak pelaksana mengerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ketentuan yang berlaku. Ia akan segera melayangkan surat audensi ke Dinas PUPR Karawang.
“Proyek ini merupakan tanggungjawab dari Dinas PUPR. Kami ingin betul-betul mengetahui apakah proyek yang sedang dikerjakan itu sesuai tidak dengan RABnya dan kami juga tidak ingin bangunan itu dikerjakan asal-asalan, karena pelaksana dalam membangun itu bukan menggunakan uang pribadi mereka. Oleh sebab itu, kami akan melayangkan surat audensi ke dinas terkait secepatnya,” tegasnya.
Selain akan melayangkan surat audensi ke Dinas PUPR, Lanjut Teguh, Ia juga akan meminta pihak kejaksaan Karawang turun untuk melakukan pendampingan pada proyek rehabilitasi gedung kantor tersebut.
“Dari nilai proyek yang lumayan besar itu, kami juga akan mendesak pihak kejaksaan untuk melakukan pengawasan ataupun pendampingan karena khawatir ada potensi kerugian negara dari proyek itu,” ujarnya.
“Sebab baru beberapa hari dilaksanakan tapi sudah berbagai macam dugaan persoalan yang diduga dikerjakan tidak sesuai, mulai dari adanya dugaan perubahan perencanaan awal, para pekerja yang tidak menggunakan APD hingga persoalan layanan listrik secara tidak resmi yang digunakan oleh pihak pelaksana dan ini harus betul-betul dilakukan pengawasan yang ekstra,” timpalnya. (red)