KARAWANG, Spirit – Fraksi PDI P, Grindra, dan Partai Nasdem (Fraksi BNN, red) DPRD Karawang Walk out atau meninggalkan ruang rapat Paripurna saat
agenda rapat pengesahan APBD Perubahan di ruang rapat Paripurna DPRD Karawang, Selasa (11/10).
Fraksi PDI P yang diwakili oleh Natala Sumedha mengatakan alasan Fraksinya meninggalkan dan mengambil sikap tidak menyetujui APBD Perubahan
karena banyak anggaran yang diplotingkan untuk menunjang perbaikan insfratuktur, Pendidikan,dan ekonomi kerakyatan yang harusnya Pemkab berani mengeluarkan anggaran yang lebih besar
justru malah ploting anggaranya disunat dalam APBD Perubahan.
“Kami melakukan penolakan bukan tanpa alasan yang mendasar. Pembahasan anggaran ini tidak mencerminkan untuk meraih atau bisa melindungi wong cilik yang ada di Karawang,” ujar Natala, Selasa (11/10).
Natala mengatakan sikap Fraksinyamenentukan sikap penolakan APBD Perubahan merupakan ghiroh dari PDI Perjuangan yang merupakan partai wong cilik.
Menurut Natala, ketidakberesan APBD Perubahan diakibatkan karena tidak adanya komikasi yang baki dari TPAD dengan Bupati dan Wakilnya, sehingga banyak plotingan anggaran yang merupakan
program janji visi dan misi Bupati Karawang Cellica Nurachadianna dan Wakilnya juga ikut tersunat.
“Harusnya bupati dan wakil bupati itu duduk beresama dulu dengan TAPD, lalu TAPD menanyakan kepada Bupati dan wakilnya program prioritas apa saja yang menjadi janji politik mereka,” katanya.
Sejalan dengan Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Grindra juga walk out saat sidang Paripurna.Krta Fraksi Prtai Grindera, Danu Hamidi mengatakan alasan Fraksinya meninggalkan rapat pengesahan APBD Perubahan karena sampai finalisasi anggaran, banyak ploting anggaran kerakyatan yang disunat, yang paling ia sesalkan adalah pengajuan penambahan ploting anggaran sebesar 2% untuk peningkatan dan pembinaan ekonomi kerakyata yang dicoret, namun di sisi lain justru ada peningkatamn anggaran di Sekda menjadi Rp.6,5 Milyar.
“Inilah kondisinya, dan kami Fraksi Partai Grindra konsisten karena Grindra itu untuk membangun ekonomi kerakyatan,” katanya.
Sikap demikian juga diambil oleh para Legislator dari Partai Nasdem yang tergabung di Fraksi BNN.Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Edi Junaedi menilai APBD Perubahan tidak pro rakyat sehingg membuat ia dan rekan-rekannya sesam legislator Partai Nasdem memutuskan untuk walk out dari rapat Paripurna.
“Selai itu sampai saat ini UU no 18 Tahun 2016 juga belum bisa dijalankan oleh Pemkab, bagaimana APBD mau berjalan kalau SOTKnya belum beres,” katanya. (Mhs)