KOTA BEKASI, Spirit
Buka Puasa Bersama Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Perum Nirwana Komplek Bina Lindung Jatiwaringin, Pondok Gede – Kota Bekasi , memberi goresan suasana politik nasional. Panggung politik nasional yang semakin memanas mewarnai acara termasuk statement pejabat di lingkungan Presiden Jokowi. Acara berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB begitu khidmat dengan dihadirkannya anak yatim.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) ikut hadir dalam acara buka bersama tersebut. Bahkan disebutkan dirinya sedang berupaya untuk mempertemukan Amien Rais dengan Presiden Joko Widodo.
“Semoga bulan suci Ramadhan ini menjadi hidayah termasuk kepada Pak Amien Rais agar dapat bertemu Presiden Joko Widodo,” ungkap Ngabalin di sela-sela acara.
Proses mempertemukan terus diupayakan Ngabalin termasuk saat ke Gandaria, bahkan sampai ke Solo dan Yogyakarta. “Apalagi beliau khan tokoh nasional sama-sama dari Kota Solo. Semoga Ramadhan ini ada hidayah,” harap Ali Mochtar Ngabalin.
Berawal dari pernyataan Amien Rais terkait dengan pembagian sertifikat oleh Presiden Jokowi. Polemik bergulir dengan pernyataan dari tokoh reformasi yang mengkritisi program Joko Widodo belum lama ini.
Hal ini dikatakan Ngabalin kepada awak media bersamaan dengan acara buka puasa bersama FPMM dan Masyarakat Bekasi. “Saya jelaskan bahwa apa yang dilontarkan Amien Rais terkait serangan dan hujatan mengenai e-KTP serta penyerahan sertifikat tanah yang dituding bohong adalah salah satu contoh seorang tokoh yang tidak baik (is not good),” ujar Ngabalin.
Lontaran kritis Amien Rais selama ini seringkali dilontarkan dalam ungkapan kritik kepada Presiden Jokowi dan pemerintah. “Semoga pertemuan Amien Rais dan Presiden Jokowi diharapkan memberikan keteladanan politik yang baik bagi bangsa Indonesia dan bisa membuktikan bahwa perbedaan pilihan politik tidak mesti merusak tali silaturahmi,” papar politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya adanya perbedaan berpolitik, berbeda paham, berbeda pilihan merupakan suatu yang wajar dan sah. Tapi tenyunya kata dia, harus ada tata krama, tata cara orang dalam menggunakan etika, akhlak dan moral, dalam berpolitik. “Jangan fitnah, adu domba, tidak bagus. Capek bangsa ini,” pungkasnya. (kos)
