KARAWANG, Spirit — Kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastien Karawang kembali mencuat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi menerima laporan baru dari sejumlah masyarakat atau pasien yang mengaku mendapat pelayanan medis di bawah standar operasional (SOP).
Praktisi hukum LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H. atau Bang DJ, menilai dugaan pelanggaran di RS Hastien bukan sekadar keluhan pasien, tetapi indikasi kuat adanya praktik medis yang sembrono dan berpotensi mengancam nyawa manusia.
“Kami kembali menerima laporan baru dengan pola yang sama, tindakan medis yang tidak transparan. Ini bukan sekadar salah prosedur — ini soal nyawa manusia!” tegasnya, Kamis (13/11/25).
Ia juga menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DPRD Karawang lalai menjalankan tanggungjawab moral dan hukum. Ia juga menyoroti hasil audit investigasi internal Dinkes terkait seorang pasien asal Bekasi yang meninggal usai operasi di RS Hastien, yang hingga kini belum dipublikasikan.
“Kalau hasil auditnya bersih, kenapa takut dibuka? Jangan main-main dengan nyawa orang! Jika ini terus ditutup-tutupi, kami akan buka semua fakta di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, ada dugaan upaya sistematis untuk menutupi kasus ini demi menjaga citra rumah sakit dan pihak terkait.
“DPRD tidak bergerak, Dinkes bungkam, rumah sakit diam seribu bahasa. Semua seolah menutup mata, padahal ada pasien meninggal setelah operasi,” kata DJ.
Ia menegaskan, jika hasil audit tak segera dibuka ke publik, LBH bersama Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) akan menggelar aksi damai besar-besaran.
“Kalau mereka tidak punya nyali membuka hasil audit, kami akan turun ke jalan. Kami tuntut transparansi penuh dan tanggung jawab. Ini bukan ancaman, ini janji,” tegasnya.
DJ juga menyoroti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karawang yang dinilai gagal karena tidak menghasilkan kesimpulan maupun tindak lanjut konkret.
“RDP kemarin gagal total. Kadinkes emosi, hasil investigasi tak ditunjukkan, dan DPRD kehilangan taring. Mereka seharusnya melindungi rakyat, bukan hanya menonton,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, DJ menegaskan LBH Bumi Proklamasi tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam di bawah meja birokrasi.
“Satu nyawa manusia tidak bisa diganti dengan alasan administrasi. Jika Dinkes dan DPRD tidak segera membuka hasil audit dan melibatkan publik, kami akan turun langsung,” pungkasnya. (ist/red)