KARAWANG, Spirit – Tak kunjung selesai pembayaran kompensasi dampak kebocoran pipa sumur YYA-1 milik dan oleh PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), membuat sebagian masyarakat nelayan pesisir Karawang merasa dalam ketidakpastian.
Keterlambatan pembayaran kompensasi tersebut pun dinilai, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya sebagai indikasi ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyelesaikan kendala yang ada sehingga masyarakat dibuat menunggu dalam ketidakpastian.
“Saya tidak mau terjebak oleh alasan, alasan banyak dan bisa dibuat apapun. Saya lihat ini tidak ada kemauan, kalau mau pasti data akan bisa ketemu, ini sudah terlalu lama,” kata pria yang biasa disapa Gus Ahad tersebut kepada Spirit Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Minggu (26/1/2020).
Masih menurutnya, sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah memberi mandat kepada Bupati Karawang untuk segera menyelesaikan kompensasi tersebut.
“Kalau terlalu lama, saya akan minta kepada Gubernur untuk mengambil alih dan turun bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini, ini warga kami sudah terlalu lama menderita,” tegasnya.
Di tempat dan pendapat yang berbeda dikatakan VP Relation PHE-ONWJ, Ifki Sukarya, ia masih meyakini Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dapat segera menyelesaikan kendala yang menghambat pembayaran kompensasi tersebut.
“Telah ada pertemuan antara Pokja Pemkab Karawang yang diketuai oleh Sekda dengan PHE-ONWJ untuk membahas perbaikan sekaligus verifikasi data penerima kompensasi awal kelompok B. Intinya kita PHE-ONWJ tinggal menunggu SK Bupati yang telah diperbaharui, untuk bisa segera membayarkan kompensasi tahap awal kepada masyarakat terdampak dari kelompok B,” jelas Ifki saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Senin (27/1/2020). (dar)