KARAWANG, Spirit – Program Rumah Layak Huni (Rulahu) yang digadang-gadang sebagai solusi pemerintah daerah untuk mengentaskan persoalan rumah warga miskin di Kabupaten Karawang kini kembali dipertanyakan.
Alih-alih memberikan bantuan terhadap warga tak mampu dan rasa aman, lemahnya realisasi program justru berujung pada robohnya rumah warga di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, setelah diterjang hujan deras dan angin kencang.
Fakta ini menjadi tamparan keras atas efektivitas pelaksanaan program yang seharusnya menyentuh langsung masyarakat paling rentan.
Kondisi itu dirasakan langsung oleh Nengsih, warga Dusun Jatimulya RT 09/04, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya. Rumah yang telah lama ia tempati dalam kondisi rapuh dan lapuk akhirnya roboh setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang, Senin (12/1/26).
Padahal, menurut pengakuan Nengsih, rumahnya sudah pernah disurvei oleh pihak terkait sejak tahun lalu tepatnya pada bulan Maret 2025 lalu, sebagai calon penerima bantuan Rulahu. Namun hingga kini, tak ada kejelasan kapan bantuan tersebut akan direalisasikan.
“Saya sudah disurvei, katanya mau dibantu bangun rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar,” ujar Nengsih kepada awak media.
Perempuan yang hidup seorang diri itu mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa. Namun harapannya tak kunjung berbuah hasil. Setiap musim hujan, ia selalu dihantui rasa takut karena kondisi rumah yang bocor dan nyaris ambruk.
“Saya sudah capek, Pak. Sudah beberapa kali minta tolong tapi tetap begini. Saya perempuan sendiri, tidak ada suami. Sekarang pasrah saja,” ucapnya lirih.
Kekhawatiran tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Rumah yang selama ini ia tempati tak mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem dan roboh seketika.
“Rumah saya roboh, Pak. Tolong dibantu. Saya hidup sendiri, janda, tidak ada yang menolong,” pintanya dengan penuh kepasrahan.
Seperti dikutip media online targethukum.com, saat awak media berupaya mengonfirmasi ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang, jawaban yang diterima justru terkesan singkat dan normatif.
“Langsung ke Pak Ali atau ke Pak Kabid saja,” ujar salah satu pihak DPRKP Karawang.
Minimnya penjelasan tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait kinerja dan mekanisme pelaksanaan program Rulahu di Karawang. Mulai dari proses pendataan, penentuan penerima bantuan, hingga realisasi di lapangan yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap kondisi darurat warga.
Warga berharap DPRKP Karawang lebih serius dan jeli dalam menjalankan program Rumah Layak Huni agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan baru turun setelah rumah roboh dan warga sudah lebih dulu menjadi korban dari lemahnya sistem dan pengawasan. (red)