CILAMAYA WETAN, Spirit
Pungutan kepada siswa yang dilakukan oleh pihak SMKN 1 Cilamaya Kabupaten Karawang mencapai ratusan juta rupiah dikeluhkan para orang tua wali murid.
Total dana yang terkumpul bersumber dari sumbangan anak didik kelas XI sebesar Rp 1,5 juta/siswa dan kelas XII sebesar Rp 2 juta/siswa.
Menurut salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebut namanya mengatakan, pungutan yang dilakukan pihak sekolah untuk kelas XI sebesar Rp 1,5 juta rupiah.
“Anak saya sekolah disitu kelas XI, diminta uang Rp 1,5 juta. Entah untuk apa. Sekolah negeri tapi banyak pungutan. Kenapa SMK mungut wartawan pada diam saja. Tapi kalau SMP ramenya mani ampun,” ungkapnya kepada Spirit Jawa Barat, Rabu (7/2).
Dia mengatakan, bukan hanya itu awal masuk sekolah diminta uang sebesar Rp 3,7 juta, itupun hanya diberi bahan baju seragam.
“Kalau masih kelas X akan saya pindahkan keswasta. Sekarang mah kagok sih. Coba atuh diluruskan. Jangan duit aja. SMK swasta aja tidak,” cetusnya.
Menanggapi hal itu Staf SMKN 1 Cilamaya, Dedi diruang kerjanya, mengatakan, berdasarkan rincinanya uang pungutan tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan sekolah. Hasil dari kelas XI untuk biaya paklerin, bahan praktek siswa, serta tambahan honor guru.
“Kalau ada yang mau ditanyakan ke saya aja. Saya bukan Bendahara tapi Staf. Hasil uang pungutan digunakan untuk kegiatan sekolah, termasuk membiayai honor guru. Karena dari BOS tidak cukup,” ungkap Dedi, yang mengaku sudah diberi mandat oleh Kepsek SMKN 1 Cilamaya, Mutia Purnamawati.
Dikatakan Dedi, jumlah siswa kelas XI sebanyak 297, sedangkan kelas XII sebanyak 286 siswa, dan hasil pungutannya digunakan untuk penambahan jaringan, perawatan komputer, serta sertifikat uji kompetensi siswa.
“Dari anggaran BOS, dibatasi, hanya untuk beli 4 unit komputer. Bila dihitung global emang hasilnya ratusan juta, nyatanya hanya masuk 40 persen dari jumlah siswa, itupun selama dua tahun. Belum dikurangi siswa yang masuk kategori miskin sebanyak 20 persen. Kebutuhan komputer 57 unit, sedangkan yang sudah ada 38 unit siap pakai,” katanya.
Dia menegaskan, bagi orang tua siswa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar sumbangan tersebut. Terkait adanya keterangan dari orangtua siswa tentang pungutan itu adalah hal wajar.
“Padahal tidak semestinya ngomong ke orang lain, tinggal datang aja ke sekolah, urusannya juga dengan sekolah, bukan dengan wartawan. Salah satu pemicu orang tua selalu protes adalah himbauan pemerintah sekolah gratis. Padahal mengandalkan bantuan pemerintah provinsi tidak cukup. Kami tidak mencari keuntungan,” pungkasnya. (wan)