Foto: Facebook Wakil Bupati Karawang Ahmad ‘jimmy’ Zamaksyari
KARAWANG, Spirit
Setelah hampir 1 bulan, petani Telukjambe yang mengungsi di Rumah Dinas Bupati (RDB) akhirnya pindah ke tempat penampungan sementara di Kampung Kaligandu Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat.
Kepindahan para pengungsi konflik agraria itu, karena persoalan 360 Kepala Keluarga (KK) yang menempati RDB itu dinilai akan segera selesai dengan pembagian lahan kepada masing-masing petani.
“Alhamdulillah waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah petani Telukjambe ini akhirnya bisa selesai dalam waktu 27 hari. Para petani lebih memilih pindah sementara ke dekat lokasi lahan yang akan mereka terima dari PT. Pertiwi Lestari dalam waktu dekat ini,” ujar Wakil Bupati Karawang, Ahmad Jamaksyari usai menandatangani berita acara pelepasan para pengungsi agrarian itu, Minggu (4/6)
Dikatakan, lokasi lahan untuk petani sedang dipetakan oleh BPN sehingga nantinya seluruh petani masing-masing akan mendapat lahan pengganti untuk tinggal permanen disana.Pemkab Karawang sudah berjanji kepada para petani Telukjambe konflik mereka dengan PT. Pertiwi Lestari akan diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak hari pertama mereka mengungsi di RDB.
“Semua pihak sudah sepakat baik itu petani, PT. Pertiwi Lestari, Pemkab Karawang dan pemerintah pusat proses ganti rugi lahan dan pembangunan rumah sudah tidak ada kendala lagi dilapangan. Saat ini petani hanya tinggal menunggu lokasi lahan yang sedang dipetakan oleh BPN,” katanya.
Ia menambahkan, dari hasil verifikasi yang dilakukan Pemkab Karawang terhadap 360 KK yang terdaftar hanya ada 350 KK yang memenuhi persyaratan. Sementara itu dari 96 KK yang rencananya mendapat bantuan pembangunan rumah setelah dilakukan verifikasi ternyata hanya 92 KK yang memenuhi persyaratan.
“Verifikasi ini melibatkan unsur pemerintah ditingkat bawah bahkan sampai ke tingkat RT untuk mengetahui kebenaran warga yang pernah tinggal disana. Hasil verifikasi ini juga kita sampaikan ke PT. Pertiwi Lestari selaku pihak yang akan memberikan lahan kepada petani,” katanya.
Menurut Jimmy dari 92 KK yang sudah diverifikasi akan mendapatkan bantuan pembangunan rumah masing-masing sebesar Rp25 juta per KK. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial sebagaio bentuk kepedulian terhadap nasib petani Telukjambe yang menjadi korban konflik lahan Telukjambe.
” Bantuan ini diberikan kementerian sosial kepada beberapa petani saja yang sudah tercatat di kemensos. Sedangkan yang lainnya hanya mendapat lahan pengganti sementara rumahnya mereka bangun sendiri,” pungkasnya. (mhs)