KARAWANG, Spirit
Perawat tenaga kerja sukarelawan (Sukwan) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Karawang, meminta Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana agar mengangkat mereka menjadi honorer daerah (Honda).
Pasalnya, selama ini para perawat Sukwan yang bekerja di Puskesmas yang ada di Karawang itu tidak mendapat kesejahteraan dan terpaksa bekerja sampingan diluar keilmuannya sebagai perawat.
Ketua GNPHI Karawang, Suhendri mengatakan, semua perawat yang tergabung dalam GNPHI Karawang, sudah bekerja di Puskesmas puluhan tahun. Tapi tidak ada kejelasan kesejahteraan dalam bekerja, padahal pihaknya dibayar oleh puskesmas tidak terlalu besar.
“Perawat sukwan puskesmas dibayar selama ini kisaran Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Sebab itu kebijakan kepala puskesmas masing-masing, jadi nilainya tidak sama,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini perawat sukwan untuk menyambung hidupnya terpaksa mencari pekerjaan diluar bidang keilmuannya. Seperti ada perawat yang berjualan burung hias, berdagang, jualan baju online dan lainnya. “Jumlah semua perawat sukwan puskesmas ada 250 orang, dan untuk menutup biaya hidupnya semuanya harus nyambi menjadi apapun yang mereka bisa,” katanya.
Dikatakan, tuntutan perawat sukwan ke Pemkab Karawang adalah dijadikan honorer daerah (Honda), agar ada kejelasan status kesejahteraannya. Bahkan selama ini untuk jaminan kesehatan saja tidak ada, padahal kerja sebagai perawat itu sangat rentan terpapar penyakit karena bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang ada di Puskesmas. “Kami berharap agar bupati segera mengangkat kami sebagai honda,” katanya.
Senada, Bendahara GNPHI, Sri Amin Winarni menyatakan, jika pihaknya sudah melakukan audiensi dengan bupati dan BKPSDM Karawang, untuk meminta agar semua perawat sukwan segera diangkat. “Kami juga sudah melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD, agar mendorong kami menjadi honorer daerah,” paparnya.
Ia menambahkan, pihaknya mendapat dukungan dari komisi D DPRD, untuk itu akan diagendakan ulang audiensi dengan memanggil BKPSDM dan Dinkes. “Kami mendapat dorongan positif dari komisi D, dan akan mendorong badan anggaran agar bisa menganggarkan horor bagi para perawat sukwan. Kami berharap hak kami agar mendapat kesejahteraan bisa terwujud,” harapnya. (ist)